Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sepertinya sudah lelah berpolemik soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Dia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai mana yang benar soal penganggaran di APBD DKI Jakarta.
"Nanti orang Jakarta bisa tahu kok mana yang benar mana yang nggak, mana yang berpihak pada rakyat mana yang nggak," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Kamis (26/2/2015).
Ahok mengatakan, hanya ingin penggunaan anggaran APBD 2015 berjalan sangat transparan. Sebab, dia yakin kunci pemberantasan korupsi di mana pun adalah transparansi.
"Itu hak DPRD, saya nggak mau berpolemik. Bagi saya adalah saya mau bangun transparansi," lanjut dia.
Karena itu, Ahok sudah tidak mau memikirkan terlalu banyak soal hak angket yang akan dilakukan DPRD. Dia hanya ingin fokus membangun Jakarta, di samping menyiapkan segalanya untuk menghadapi angket DPRD.
"Saya pikir nggak usah pusingin lah. Saya konsentrasi kerja saja supaya bisa beres," tandas Ahok.
Kisruh APBD DKI
Kisruh APBD DKI bermula ketika Ahok mengungkapkan adanya dugaan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun yang dimasukkan ke dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 usai disahkan oleh DPRD DKI dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada 27 Januari 2015.
Dalam pembahasan APBD di tingkat komisi sebelum rapat paripurna itu, Ahok menyebut salah satu wakil ketua komisi di DPRD memotong 10 hingga 15 persen anggaran yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI, kemudian menggantinya dengan anggaran pembelian perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk seluruh kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat.
Setelah dicek, ternyata tak satupun camat atau lurah di sana yang merasa pernah mengajukan penganggaran pembelian UPS yang nilainya bila dibagi rata dengan jumlah kecamatan dan kelurahan yang ada di Jakarta Barat, mencapai Rp 4,2 miliar per 1 unit UPS.
Namun, dari pihak DPRD DKI melalui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) DKI justru menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI telah mencoba menyuap dalam penyusunan APBD DKI 2015 sebesar Rp 12 triliun. (Mvi/Mut)
Ahok: Polemik APBD 2015, Biar Masyarakat Menilai Mana yang Benar
Ahok sudah tidak mau memikirkan terlalu banyak soal hak angket yang akan dilakukan DPRD. Dia hanya ingin fokus membangun Jakarta.
Diperbarui 26 Feb 2015, 11:24 WIBDiterbitkan 26 Feb 2015, 11:24 WIB
Total 'anggaran siluman' yang dituding Ahok telah disusupkan DPRD DKI mencapai Rp 105,876 miliar.... Selengkapnya
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Produksi Liputan6.com
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Liga IndonesiaMayoritas Timnas Indonesia U-17 Jebolan EPA Liga 1
Berita Terbaru
Contoh Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan Sehari-hari, Mulai dari Anak hingga Orang Dewasa
Ganjil Genap Jakarta Belum Diberlakukan, Simak Jadwalnya Berikut
Cara agar Bisa Tidur Cepat, Tingkatkan Kesehatan Fisik dan Mental
Cara Membuat Coklat Es Kul Kul agar Menempel dengan Sempurna
Contoh Distributor, Berikut Pengertian, Jenis, dan Peran Pentingnya dalam Rantai Pasok
Viral Tumpukan Popok Bayi Tersusun Rapi di Jalan Way Kanan, Diduga Ulah ODGJ
Contoh Konsep Aglomerasi, Berikut Pengertian, Jenis, dan Penerapannya
Mengenal Contoh Cerpen Beserta Unsur Intrinsiknya, Berikut Panduan Lengkap Cara Membuatnya
Kabupaten Bone, Pesona Budaya dan Potensi Ekonomi di Sulawesi Selatan
Jadwal ESL Mobile Masters 2025 Hari Ini 7 April: Jam Berapa Onic, RRQ Hoshi, dan Bigetron Bertanding?
9 Waktu yang Kurang Dianjurkan untuk Membaca Al-Qur’an Menurut Imam An-Nawawi
18 Resep Menurunkan Kolesterol Jahat yang Ampuh, Wajib Dicoba