Liputan6.com, Jakarta - Polemik antara DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Tjahaja Purnama alias Ahok terus bergulir. Dukungan serta penolakan bagi kedua belah pihak terus bermunculan. Salah satunya terjadi pada acara car free day di kawasan bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pagi tadi.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Minggu (8/3/2015), massa pendukung DPRD Jakarta membentangkan spanduk berisi mendukung hak angket dan melengserkan Ahok dari kursi gubernur.
Aksi yang didukung sejumlah kelompok massa ini menilai Ahok sudah melanggar peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah. Mereka menyatakan RAPBD yang diajukan ke Kemendagri bukan hasil pembahasan bersama pemerintah dan DPRD.
Koordinator Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) Endang Supardi berharap hak angket DPRD DKI tetap diselenggarakan. Ia juga berharap Gubernur Ahok segera diturunkan karena etikanya dinilai tak pantas sebagai seorang pemimpin.
"Abis angket terserah. Demo lanjutan lakukan terus, ya kalau saya minta sih terus. Itu agar Ahok dimakzulkan seperti Aceng Fikri. Dan Ahok udah nggak pantes jadi gubernur. Mulutnya, bahasanya, kata-katanya udah nggak pantes. Dia yang pantes jualan bakso," ucap Endang.
Seolah tak mau kalah, di lokasi yang sama Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara) menggalang tanda tangan yang bertajuk SaveAhok. Aksi ini bertujuan untuk mendukung mantan Bupati Belitung Timur itu dalam memberantas pengemplang APBD DKI Jakarta.
Koordinator Bara Safti Hidayat mengatakan, penggalangan tanda tangan itu sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap Ahok untuk memerangi koruptor dan mafia proyek di DKI Jakarta.
"Untuk menggalang dukungan publik mendukung Ahok melawan para begal APBD, melawan para calo proyek, melawan para mafia proyek yang selama ini merampok harta rakyat Jakarta melalui APBD," terang Safti.
Polemik antara DPRD dan Ahok ini berawal dari adanya dugaan anggaran siluman di APBD DKI Jakarta 2015. Ahok menemukan anggaran pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk sejumlah sekolah di Jakarta yang tak masuk akal.
Dugaan korupsi pengadaan UPS di 49 sekolah di Jakarta saat ini tengah diselidiki Polda Metro Jaya. Sejumlah saksi sudah diperiksa meski polisi belum menetapkan tersangka.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau akrab disapa Haji Lulung menyatakan, dirinya siap diperiksa polisi terkait pengadaan UPS ini. (Nfs/Ado)
'Perang' Dukungan Pro-Ahok Vs Pro-DPRD di Car Free Day
Koordinator GMJ mengatakan, Ahok tak pantas menjadi gubernur dan lebih cocok menjadi penjual bakso.
diperbarui 08 Mar 2015, 14:41 WIBDiterbitkan 08 Mar 2015, 14:41 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Fungsi Rangka Tubuh Manusia: Pengertian, Susunan, dan Manfaatnya
Badai PHK Masih Berlanjut, Apa Dampak Kenaikan PPN 12% Bagi Kalangan Menengah ke Bawah?
7 Potret Transformasi Kebersamaan Wulan Guritno dan Ibunda, Ucapan di Hari Ibu
389.675 Kendaraan Melintas di Tol Trans Sumatera hingga H-3 Natal 2024
Saksikan Sinetron Naik Ranjang Episode Senin 23 Desember 2024 Pukul 20.00 WIB di SCTV, Simak Sinopsisnya
Tujuan Tedak Siten: Makna dan Prosesi Upacara Adat Jawa
Bursa Saham Ini Catat Kinerja Terbaik di Kawasan Asia Pasifik
Mana Paling Baik, Mandi di Pagi atau Malam Hari? Ini Pendapat Ahli
Uya Kuya Effort Cosplay Jadi Idol Korea Gegara Gemas Sang Istri yang Doyan Nonton K-Pop, Curi Atensi
Tips Push Up: Panduan Lengkap Teknik dan Manfaat Latihan Kekuatan Tubuh Bagian Atas
Inovasi Baru, Ini Nasi Instan untuk Traveler yang Selalu Sibuk
Kaleidoskop 2024: Deretan Merek dan Mobil Baru yang Jejali Pasar Otomotif Indonesia