Kongres PDIP Dinilai Jadi Forum Tepat Ingatkan Nawacita

"Forum yang tepat untuk mengajak Presiden kembali ke jalan Nawacita adalah kongres partai di Bali."

oleh Taufiqurrohman diperbarui 07 Apr 2015, 22:22 WIB
Diterbitkan 07 Apr 2015, 22:22 WIB
Jokowi-JK
Sidang kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/2/2015) pagi, membahas Pilkada serentak, Perppu perubahan UU tentang kelautan, dan tentang perumahan rakyat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kongres PDIP dinilai menjadi momentum penting dalam menyikapi persoalan bangsa. Ajang ini juga diharapkan dapat kembali mengingatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait pentingnya program yang tercantum dalam Nawacita.
 
"Forum yang tepat untuk mengajak Presiden kembali ke jalan Nawacita adalah kongres partai di Bali," ujar pengamat politik dari Unair Haryadi di Jakarta, Selasa (7/4/2015).

Nawacita merupakan program yang disampaikan Jokowi pada kampanye pilpres 2014. Program itu dinilai sebagai jawaban atas problema bangsa yang dijabarkan dari ajaran Trisakti Bung Karno. Untuk itu, PDIP pantas memiliki kepedulian terhadap Nawacita itu.

"Nawacita seharusnya menjadi GBHN bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi, Nawacita menjadi sumber inspirasi bagi tiap kebijakan pemerintahan sekarang," tandas Haryadi.

Tak hanya itu, kongres juga dinilai sebagai ajang strategis bagi Jokowi dalam meneguhkan PDIP sebagai partai pendukung pemerintah. Karena kesuksesan pemerintahan Jokowi akan berimbas terhadap kepercayaan publik kepada PDIP.

"Bagaimanapun, keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam merealisasikan visi misinya selama lima tahun ke depan akan berdampak positif bagi relasi PDIP dengan rakyat," kata pengajar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Firman Manan di Jakarta, Selasa (7/4/2015).

Selain itu, lanjut Firman, kongres juga dapat menjadi momentum Jokowi untuk meneguhkan komitmen perjuangan membela kepentingan rakyat. Caranya dengan menginisiasi berbagai kebijakan dan program yang prorakyat.

"Dalam kongres PDIP, Jokowi juga dapat membangun komunikasi dengan publik untuk mengantisipasi timbulnya sentimen negatif jika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak populis," beber dia. (Ali)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya