Struktur Kepengurusan Danantara Resmi Diumumkan, Mampu Perbaiki Ekonomi?

Ini Syarat Pendaftaran Polri 2015

Sejak Rabu 8 April 2015 Polri membuka pendaftaran calon polisi hingga 25 April 2015.

oleh Liputan6 Diperbarui 09 Apr 2015, 11:26 WIB

Diterbitkan 09 Apr 2015, 11:26 WIB

Apel Pengamanan Pelantikan Presiden, Polri Kerahkan 1200 Anggota

Sejumlah anggota Polri lengkap dengan persenjataan mereka mengikuti apel pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden di halaman Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (17/10/2014) (Liputan6.com/Faizal Fanani)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Sejak Rabu 8 April 2015 Polri membuka pendaftaran calon polisi melalui laman www.penerimaan.polri.go.id. Pendaftaran akan dibuka hingga 25 April 2015.

Asisten Sumber Daya Manusia Polri Irjen Haka Astana mengatakan, pendaftaran dibuka untuk 3 seleksi calon anggota Polri. "Yakni Akademi Kepolisian (Akpol), Brigadir, dan Tamtama," kata Haka di Jakarta, Kamis (9/4/2015).

Untuk persyaratan umum seleksi Taruna Akpol, beber dia, yakni WNI pendidikan paling rendah SMU/sederajat, berumur paling rendah 18 tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri, sehat jasmani dan rohani, tidak terlibat kasus pidana atau pernah dipidana dan lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota Polri.

Sementara persyaratan untuk seleksi Brigadir Polri yaitu lulus SMA/MA/SMK dengan minimal nilai akhir 60, bagi kelas III menggunakan rata-rata rapor semester 1 minimal 60, umur pada saat buka pendidikan minimal 17 tahun 5 bulan, maksimal 21 tahun, bertinggi badan untuk pria minimal 165 cm, untuk perempuan 163 cm.

Untuk persyaratan menjadi Tamtama yakni WNI berpendidikan SMU/sederajat, berumur minimal 18 tahun, sehat jasmani rohani, lolos pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota Polri.

Haka menjelaskan, bahwa proses tahapan seleksi calon Polri tersebut di antaranya meliputi kelengkapan administrasi, tes kesehatan tahap 1, tes psikologi, tes akademik, tes kesehatan tahap 2 serta tes jasmani.

Dalam seleksi penerimaan calon taruna Polri, peserta tidak dipungut bayaran sepeserpun. "Kalau ada pungutan, laporkan ke polda setempat melalui biro propamnya," tegas Haka. (Ant/Mut)