Ahok: Warga Kampung Pulo yang Tak Mau Rusun, di Panti Asuhan Saja

Liputan6.com, Jakarta - Warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur terus menolak relokasi ke rumah susun di Jatinegara Barat. Alasan mereka karena harus membayar uang pemeliharaan lingkungan Rp 10 ribu per hari.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak habis pikir dengan pandangan warga soal biaya itu. Padahal, biaya itu jauh lebih murah dibanding biaya hidup, bila memiliki rumah sendiri atau berdagang di pinggir jalan.

"Ini tidak beli, tidak sewa. Anda hanya tinggal di sana biaya perawatan keamanan kebersihan semua Rp 10 ribu sehari. Kamu dagang bayar preman aja Rp 60 ribu sehari," contoh Ahok di Balaikota, Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Menurut Ahok, uang Rp 10 ribu per hari tidaklah mahal. Sebab, Pemprov DKI Jakarta memberi subsidi 80% biaya perawatan rusun yang ditinggali warga Kampung Pulo. "Saya tanya, dia tinggal di rumah perlu ganti cat enggak? Perlu ganti seng enggak? Pipa bocor dan engsel pintu? Ini Rp 10 ribu per hari."

"Dia pakai pulsa HP lebih mahal saya kira. Kami subsidi 80%, mana ada di Jakarta? Kalau di apartemen mahal pun kamu bayar uang lingkungan enggak? Bayar per meter sejutaan sebulan. Anda beli dan sewa," sambung Ahok, kembali mencontohkan.

Bila ketidakmampuan warga membayar biaya pemeliharaan lingkungan, menahan warga tidak mau pindah ke rusun, Ahok punya cara lain. Dia mengizinkan warga tinggal di panti asuhan.

"Yang ngaku enggak bisa bayar Rp 10 ribu per hari, saya masukin ke panti. Duduk saja di situ ngipas-ngipas Rp 28 ribu sehari kasih makan. Ini mah kasih alasan saja," kata Ahok.

Warga Diuntungkan

Ahok mengaku tidak bisa menemukan satu pun warga yang memiliki sertifikat kepemilikan tanah. Sehingga tidak ada alasan Pemprov DKI untuk memberikan ganti rugi kepada warga.

"Mereka maunya rusun dapat, duit dapat. Enak saja loe," ujar Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu sudah memberi kemudahan bagi warga Kampung Pulo yang ingin pindah ke rusun. Mereka yang tidak memiliki KTP Jakarta bila sudah memiliki pekerjaan tetap dengan beberapa saksi langsung diberi KTP DKI Jakarta.

"Nah, yang marah ini siapa? Yang punya penyewaan 10 unit petak. Ya kamu marah karena kamu cuma boleh punya 1 unit (rusun)," sindir Ahok kepada warga yang memiliki kontrakan di Kampung Pulo.

Mantan politisi Partai Golkar dan Gerindra itu menilai, harusnya warga bersyukur bisa menyewakan 10 kontrakan sekaligus di atas tanah negara. Padahal, Pemprov DKI bisa saja menarik pajak penghasilan 5% dari hasil penyewaan mereka.

"Sudah lupakan kesalahan lama, rusun sudah siap, tinggal masuk. Kami subsidi 80% (pakai) lift (elevator) semua. Ada keamanan kebersihan. Cuma Rp 10 ribu per hari lho, bukan per meter. Masih enggak mau juga? Sudah, gua gusur," beber Ahok menawarkan keistimewaan tinggal di rusun.

Ahok mengatakan, saat awal pertemuan warga bersedia dipindahkan dengan syarat relokasi tidak jauh dari Kampung Pulo. Akhirnya, Pemprov mengorbankan gedung teknis Dinas Pekerjaan Umum untuk dibangun rumah susun dan kini siap dihuni warga.

"Jadilah rusun sekarang. Bukan rusun, sudah kayak apartemen. Kalau dijual saya kira Rp 400 juta merem orang beli," kata Ahok.

Saat pengajuan dan pengambilan kunci, kata Ahok, 429 warga langsung berminat. Dia pun yakin, warga berpikir setelah mendapat rusun langsung bisa dijual kembali. Tapi, warga tidak tahu sistem rusun saat ini sudah jauh berubah dibanding sebelumnya.

"Saat masuk rusun, langsung dukcapil tukar KTP kamu, alamat unit rusun, langsung kamu dibuatin ATM Bank DKI yang alamatnya rusun. Jadi enggak bisa jual. Langsung yang ambil kunci, tinggal 227 (unit) waktu itu. Yang lain enggak mau," lanjut Ahok.

"Sekarang dah mulai sadar dan serius. Pak Kapolda (Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian) pimpin sendiri lakukan pengamanan. Sekarang minta duit. Ujung-ujungnya minta duit," pungkas Ahok.

Pemprov DKI Jakarta mengeksekusi permukiman warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, hari ini. Namun penggusuran ini mendapat perlawanan warga hingga berujung bentrokan dan perusakan eskavator. Warga menolak direlokasi ke rumah susun dengan alasan belum mendapat ganti rugi uang yang sesuai.

Sementara Pemprov DKI sudah melakukan berbagai upaya persuasif seperti melakukan pertemuan perwakilan warga di Balaikota. Bahkan, pemerintah sudah memberikan penawaran terbaik kepada warga Kampung Pulo, dengan menyediakan rumah susun secara gratis di Jatinegara. (Rmn/Ado)