Liputan6.com, Jakarta - Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mendukung rencana Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu merekrut ‎100 juta kader yang berasal dari rakyat sipil untuk program bela negara.
Menurut dia, program tersebut baik untuk masa depan generasi bangsa. Bela negara bisa menanamkan rasa disiplin dan tanggung jawab pada diri sendiri dan sesama anak bangsa.
"Yang dimaksud bela negara bukan memegang senjata, tapi membangun jiwanya sehingga punya rasa memiliki negara, disiplin, dan tanggung jawab terhadap negara itu. Sebaiknya dari awal diberikan kepada anak-anak itu," kata Moeldoko usai menjadi pembicara di Seminar Fraksi Partai Demokrat, Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Senin 12 Oktober 2015.
Mantan Pangdam Siliwangi itu menuturkan, program bela negara memang harus ditanamkan sejak dini. Program itu, kata dia, sangat tepat untuk persiapan pembentukan komponen cadangan.‎
"Dalam UU Sistem Pertahanan Negara dibangun secara dini dan sistem pertahanan negara itu menganut 3 lapis, komponen utama TNI, kedua komponen cadangan, ketiga komponen untuk kesiapan komponen cadangan dan pendukung. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya memberikan kesadaran bela negara kepada seluruh rakyat Indonesia," papar dia.
Moeldoko memandang, apabila program tersebut nantinya terlaksana, kemungkinan besar tidak ada sanksi yang konkret bagi rakyat yang tidak mau mengikuti program bela negara ini.
"Itu enggak ada, sanksi hukumnya memang hak dan kewajiban. Tidak ada sanksi, tetapi mungkin sanksi sosial dan moral," ucap dia.
Namun mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu enggan berkomentar soal anggaran program bela negara. Banyak yang khawatir jika program tersebut bakal menyedot anggaran negara.
"Ya saya pikir bukan domain saya menjawab," tandas Moeldoko. (Ndy/Mvi)*