Fitra: Upaya Transparansi Keuangan PDIP Bikin Publik Kian Percaya

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto menilai upaya transparansi keuangan partai dengan membentuk rekening partai seperti dilakukan PDIP sangat bagus. Langkah itu dinilainya patut diapresiasi karena sesuai Nawa Cita Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Tentu ini bagus, selaku partai pengusung Jokowi. Jadi sebelum pemerintah ngomong tentang sebuah transparansi, PDIP mencoba untuk melakukan inovasi transparasi dalam pengelolaan keuangannya," kata Yenny Sucipto di Jakarta, Minggu (25/10/2015).

Menurut dia, hal itu akan lebih baik jika PDIP membeberkan pihak-pihak yang memberikan sumbangan atau transaksi dari pihak ketiga. Bahkan kalau bisa sampai persoalan tata kelola keuangan partai.

"Itu kan bentuk keinginan PDIP untuk transparansi dalam akuntabilitas. Ini pastinya akan mendapatkan respons bagus dari masyarakat dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada PDIP. Karena image publik melihat parpol kan jelek. Dengan cara seperti ini, PDIP perlu diapresiasi," jelas dia.

Soal kemudian ada yang menilai bahwa upaya transparansi PDIP itu dianggap sebagai pencitraan politik, dia menilai PDIP tidak perlu risau karena kalaupun itu pencitraan tetapi jelas sangat positif.

"Saya pikir dilakukannya transparansi ini adalah untuk melakukan pencitraan, dan itu biasa di tiap parpol. Tapi pencitraannya pengaruh positif atau negatif. Kalau sudah terbangun citra dirinya dan terbukti positif, maka dengan mudah akan bisa meraih kantong konstituen," terang Yenny.

Lebih lanjut, dia menilai apapun langkah PDIP itu sebagai inovasi perbaikan sistem tata kelola. Karenanya, langkah positif ini jelas perlu diapresiasi.

"Tapi yang tadi catatannya, tidak hanya lips service PDIP saja di dalam mendorong tata kelola. Tetapi dibarengi dengan aksinya, misal masyarakat sipil bisa melakukan akses keuangan di PDIP jika ingin melihat dokumen pengelolaan keuangannya," jelas Yenny.

Jika itu terealisasi, kata dia, maka apa yang dilakukan PDIP sama dengan bentuk pembiayaan yang on budget. Apalagi, parpol diberi fasilitas uang negara untuk melakukan kaderisasi terhadap semua sumber daya manusia di parpol.

"Sejauh ini kita tak pernah tahu, sejauh apa bentuk kaderisasi. Paling tidak ada uang ada kinerja dan peningkatan kapasitas. Akhirnya pengelolaan keuangan dari APBN hanya formalitas. Akuntabilitas perlu diinformasikan," tukas Yenny. (Ali/Ado)