PDIP Diminta Terapkan Transparansi Keuangan Hingga ke Daerah

Setiap parpol harusnya mau membeberkan siapa saja pihak ketiga yang mentransfer dan yang menyumbang ke rekeningnya.

oleh Nafiysul Qodar diperbarui 24 Okt 2015, 03:03 WIB
Diterbitkan 24 Okt 2015, 03:03 WIB
20150628-Megawati Resmikan Sekolah Calon Kepala Daerah PDI Perjuangan-Jakarta 2
Sejumlah awak media menunggu depan kantor DPP PDIP, Jakarta, sebelum acara pembukaan sekolah calon kepala daerah PDIP, Minggu (28/6/2015). Sekolah politik diharapkan mampu menghasilkan calon kepala daerah yang berkualitas.(Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Transparansi Internasional Indonesia (TII) menilai niat baik PDIP membuka rekening partai untuk transparansi keuangan patut diapresiasi. Namun, dia juga menyarankan PDIP tidak hanya menerapkan transparansi keuangan di tingkat pusat, tetapi harus menyeluruh hingga daerah.

Koordinator Program Democratic Governance TII‎ Teguh Setiono mengatakan, PDIP sebagai partai yang mayoritas kadernya adalah wong cilik harus ada pendidikan konkret terhadap kadernya. Penting bagi PDIP agar laporan ini bisa terkonsolidasi hingga ke daerah.

"Ini kan laporan hanya di pusat saja, harus begitu (ke daerah juga)," kata Teguh di Jakarta, Jumat (23/10/2015).

Teguh menyarankan ada laporan keuangan tahunanan terkait penggalangan dana partai ini. Dengan begitu, hal tersebut akan menjadi alat kroscek apakah dana yang sudah diterima dari pihak tersebut digunakan dengan baik sesuai dengan deklarasinya atau tidak.

"Dengan pembukaan nomor rekening itu harus dikasih tahu juga untuk apa dan dari mana penerimaan dana itu. Kita tak mengetahui dana untuk transaksi apa saja," saran dia.

Menurut Teguh, yang penting PDIP mau membeberkan siapa saja pihak ketiga yang mentransfer dan yang menyumbang. Tak hanya kader, pihak petinggi partai lain maupun partainya juga harus buka-bukaan agar transparansinya jelas.

"Iya, karena untuk niat mau transparan itu jangan setengah-setengah," ucap Teguh.

Teguh mengungkapkan, upaya PDIP itu tidak akan dipersepsi sebagai pencitraan politik asalkan partai berlambang banteng itu benar-benar melakukan transparansi keuangan dengan serius.

"Saya rasa ungkapan pencitraan akan tercounter jika PDIP melakukan dengan benar. Transparan itu kan menjelaskan siapa penerima dan pengirimnya," tukas dia. (Ali/Dms)

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya