Dukung Perpanjangan Kontrak, Gubernur Papua Datangi Freeport

Liputan6.com, Mimika - Gubernur Papua Lukas Enembe mengunjungi tambang bawah tanah di areal PT Freeport Indonesia. Tak hanya itu, orang nomor satu di Papua ini juga mengunjungi pabrik pengolahan konsentrat di mile 74.

Dalam kunjungannya tersebut, Lukas yang ditemani oleh Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin disambut sumringah para karyawan perusahaan tambang itu. Foto bersama dan obrolan singkat Lukas dengan para karyawan mewarnai kunjungannya itu.

"Kami seperti mendapatkan angin segar dan semangat energi baru. Ini kunjungan beliau pertama dan kami senang Pak Gubernur mau melihat dari dekat pekerjaan kami ini," kata Roy, salah satu karyawan di tambang bawah tanah, Rabu 2 Desember 2015.

Gonjang-ganjing perpanjangan kontrak karya Freeport yang terjadi saat ini tidak saja menyebabkan kekhawatiran para pemilik modal, tetapi juga oleh para karyawan. Karenanya, kehadiran Lukas di areal tambang diklaim menerbitkan harapan karyawan terkait perpanjangan kontrak karya oleh pemerintah Indonesia.

"Tentunya kehadiran Bapak Gubernur memberikan banyak manfaat dan harapan bagi manajemen dan karyawan. Kebetulan Pak Gubernur juga akan merayakan natal bersama dengan karyawan di Tembagapura," ujar Maroef dalam jumpa pers yang digelar di Tembagapura.  

Dukung Perpanjangan Kontrak

Dalam pertemuan tersebut, Maroef dan Lukas membahas poin-poin perpanjangan kontrak karya Freeport. Misalnya, dalam kontrak karya I disebutkan luas lahan tambang Freeport sejumlah 212.950 hektare, tapi yang baru digarap seluas 96.360 hektare. Hal lain ialah pembahasan peningkatan penerimaan negara berupa royalti yang berasal dari royalti tembaga yang awalnya hanya 3,5% menjadi 4%, royalti emas dari 1% menjadi 9,75%, royalti perak dari 1% menjadi 3,25%, serta PPh Badan masih tetap 35%.

Sebagai imbalan, Freeport berharap pemerintah memberi kepastian perpanjangan kontrak karya. Lukas menyatakan kepastian dibutuhkan karena perusahaan tambang itu perlu menyiapkan infrakstruktur sekitar 5-10 tahun sebelum melanjutkan operasi.

"Urus pertambangan itu rumit, butuh 5-10 tahun untuk menyiapkan infrastruktur dan kita harap pemerintah berikan kepastian pada Freeport untuk perpanjangan kontrak karya," ungkap Lukas.  

Gubernur Papua itu optimistis jika pemerintah pusat akan memperpanjang kontrak karya tersebut. Pertimbangan itu didasarkan risiko kerugian yang ditanggung jika perusahaan tutup bagi masyarakat setempat.

"Saya pikir cepat atau lambat pemerintah akan memperpanjang kontrak karya ini walaupun ada berbagai masalah di Freeport. Kalau pemerintah mau tutup, pasti berat dan siapa yang akan kerja disini. Pasti diperpanjang. Apakah sekarang atau besok, kita belum tau," tegas Lukas.