Tarik Ulur Rencana Kenaikan PPN 12% di Januari 2025, Plus Minusnya?

Kepengurusan Golkar Tak Sah, Agung Minta Tunda Pilih Ketua DPR

Menurut Agung, kekosongan kepengurusan di tubuh Partai Golkar secara otomatis berdampak pada kader yang duduk di parlemen.

oleh Nafiysul Qodar diperbarui 31 Des 2015, 18:29 WIB

Diterbitkan 31 Des 2015, 18:29 WIB

20151231-Pencabutan-SK-Kepengurusan-Jakarta-Agung-Laksono-YR

Agung Laksono menyatakan saat ini Golkar tidak memiliki legitimasi dalam mengeluarkan kebijakan politik akibat kosongnya kepengurusan partai pasca dicabutnya Surat Kepengurusan Golkar Ancol, Jakarta, Kamis (31/12). (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono, meminta agar pemilihan Ketua DPR yang berasal dari Fraksi Partai Golkar menggantikan Setya Novanto ditunda. Hal itu menyusul dicabutnya SK Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol.

Dengan begitu‎, terhitung mulai 1 Januari 2016 Partai Golkar tidak memiliki legitimasi dalam mengeluarkan kebijakan politiknya.‎ Agung meminta agar pemilihan dilakukan setelah kedua kubu menggelar Munas untuk kembali mendapatkan legitimasi partai.

"Sehubungan dengan adanya peristiwa ini, kami meminta terkait dengan pencalonan Ketua DPR dari Partai Golkar agar pelaksanaannya ditunda sementara, sampai terlaksananya Munas bersama," ujar Agung Laksono di kediamannya, Jalan Cipinang Cempedak II, Jakarta Timur, Kamis (31/12/2015‎).

Menurut Agung, kekosongan kepengurusan di tubuh Partai Golkar secara otomatis berdampak pada kader yang duduk di parlemen. Seluruh anggota Fraksi Golkar ‎baik kubu Munas Ancol maupun Munas Bali tidak memiliki legitimasi menyusul kekosongan di tubuh partai berlambang pohon Beringin itu.

"Semua kubu yang duduk di fraksi parlemen tidak punya legitimasi untuk mengeluarkan kebijakan," papar dia.

Meski begitu, dia menegaskan, kekosongan tersebut bukan berarti Partai Golkar bubar. ‎"Ini bukan berarti bubar. Saya tegaskan sekali lagi, Golkar tidak bubar. Yang ada adalah hilangnya legitimasi partai," pungkas Agung.