Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama turun ke pondok-pondok pesantren (ponpes) di Indonesia. Sebab, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut ada 19 pondok pesantren yang terindikasi menyebarkan paham radikal dan terorisme.
"Pemerintah berusaha tidak terjadi radikalisme. Kalau memang ada terbukti ponpes radikal, yang ponpes itu harus didatangi oleh katakanlah MUI dan Menteri Agama, lalu berikan ajaran yang sejuk," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/2/2016).
Pemerintah, lanjut JK, akan berhati-hati untuk menentukan ponpes mana yang terindikasi melenceng ajarannya. Namun, sepengetahuan JK di daerah asalnya di Makassar tidak ada ponpes yang radikal.
Baca Juga
"Itu kita harus lihat radikalisasi bagaimana atau apa. Itu mungkin yang dimaksud pengajarannya seperti apa. Saya tahu betul waktu di Makassar tidak ada seperti itu," tandas JK.
Kepala BNPT Saud Usman Nasution mengatakan, 19 pondok pesantren terindikasi mendukung kegiatan radikalisme dan terorisme adalah hasil profiling timnya. Hal itu disampaikan dalam diskusi tentang tindak terorisme di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Selasa 2 Februari lalu.
Beberapa di antaranya Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Solo milik Abu Bakar Ba'asyir, Pondok Pesantren Darussaadah di Boyolali dan di sejumlah tempat lain termasuk di Ambon.