Wacana Kepulangan WNI dari Suriah, BNPT: Secara Regulasi Pemerintah Siap

Liputan6.com, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merespons wacana kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Suriah. Kepala Seksi Analisis Intelijen BNPT, Leebarty Taskarina menyatakan, dari sisi regulasi, pemerintah sudah siap dengan wacana kepulangan WNI dari Suriah.

Meski demikian, keputusan akhir mengenai pemulangan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek keamanan maupun kemanusiaan. Leebarty menyebut, diskusi mengenai pemulangan anak dan perempuan WNI dari Suriah ini telah berlangsung sejak 2020.

“Sejak ISIS kalah 2018, pemerintah mulai memikirkan kepulangan mereka. Namun ada pertanyaan, boleh pulang enggak? Karena persoalan ini dilihat dari sisi keamanan negara,” ujar Leebarty dalam acara peluncuran buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' serta pemutaran film 'Road to Resilience' di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Saat terjadi pandemi Covid-19 pada 2020 lalu, BNPT melalui jaringannya telah melakukan pendataan WNI yang terjebak di Suriah. Saat itu jumlahnya mencapai 500-an orang. Memasuki 2023, ada pergeseran isu dari keamanan menjadi kemanusiaan.

Pergeseran ini salah satunya didorong sebuah video perempuan muda yang mengaku berada di Suriah karena dibawa orang tuanya. “Pemerintah kita siap secara regulasi (untuk kepulangan WNI dari Suriah). Pada tahapan reintegrasi kita siap, walau perlu sosialisasi sampai ke daerah,” tutur dia.

Kepala BNPT, Komjen Eddy Hartono mengatakan, perempuan dan anak berpotensi terpapar paham radikalisme dari kepala keluarganya yang lebih dulu terjerumus. Untuk itu, perempuan dan anak ini harus dilindungi. Salah satu caranya lewat koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

"Itu yang menjadi konsen di kami, sehingga kami bekerja sama juga dengan Menteri PPPA, ya membuat modul bagaimana sih menangani anak-anak perempuan," ucap dia.

Sementara itu, Pimpinan Ruangobrol.id sekaligus penulis buku “Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah”, Noor Huda Ismail mengatakan, saat ini ratusan WNI yang masih tertahan di kamp-kamp pengungsian di Suriah memungkinkan kembali ke tanah air melalui repatriasi pemerintah atau upaya mandiri.

“Namun, kepulangan tanpa pengawasan berisiko meningkatkan ancaman keamanan di dalam negeri. Selain itu, stigma yang melekat pada returnis juga menjadi tantangan dalam proses reintegrasi sosial,” ujar Huda.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pendekatan holistik sangat diperlukan. Ruangobrol memperkenalkan konsep 5R, yakni repatriasi, rehabilitasi, relokasi, reintegrasi, dan resiliensi. Tujuannya, untuk menciptakan proses yang lebih terstruktur dalam menangani returnis. Pendekatan ini juga mengarusutamakan gender agar strategi reintegrasi dapat berjalan lebih inklusif.

Tantangan terbesar dalam repatriasi ini adalah membangun pemahaman bersama antara berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah hingga komunitas lokal. Setiap individu yang kembali dari Suriah atau Irak memiliki latar belakang berbeda, sehingga pendekatan yang fleksibel sangat dibutuhkan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pemangku kepentingan mengenai kompleksitas repatriasi dan integrasi sosial returnis. Dengan demikian, pendekatan berbasis komunitas yang inklusif dapat membantu memastikan bahwa proses reintegrasi berjalan dengan baik dan aman bagi masyarakat Indonesia.