Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan pencarian 2 alat bukti adanya dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI. Sebab, KPK mengaku belum menemukan unsur pidana korupsi di dalamnya.
"Menaikkan kasus ke tingkat penyidikan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Harus ada dua alat bukti dulu. Selama itu tidak ada, kita tidak menaikkan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/2/2016).
Baca Juga
Menurut mantan jenderal bintang dua polisi ini, pihaknya masih mempelajari lebih jauh permasalahan tersebut. "Untuk sementara itu masih kita pelajari," ucap dia.
Pada 7 Desember 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil audit terkait pembelian lahan RS Sumber Waras ke KPK.
Dalam hasil pemeriksaannya, BPK menemukan adanya enam penyimpangan, mulai dari pembentukan harga hingga penyerahan hasil.
Advertisement
Ada Hubungan dengan Pilgub DKI?
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yakin tidak ada yang salah dalam proses pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Sekalipun dibawa ke lembaga hukum sekelas KPK, dia percaya tidak akan ditemukan indikasi korupsi.
"Berarti KPK profesional. Saya terima kasih. Memang dari awal tidak ada indikasi korupsi. Sebetulnya kalau diproses saya ikut hukum saja," kata Ahok usai menghadiri HUT Pemadam Kebakaran di kawasan Semper, Jakarta Utra, Selasa (1/3/2016).
"Tidak ada hubungannya dengan Pilgub. Orang saya tidak pernah niat maling. Niat aja kagak," sambung dia.
Mantan Bupati Belitung Timur itu percaya kepada KPK yang mengangani kasus ini. Sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari proses hukum yang tengah berjalan di lembaga antirasuah itu.
"Saya percaya KPK akan kerja profesional. Pasti penyidik akan cek, ada enggak niat jahat? Kedua, ada korupsi enggak? Ada kerugian negara enggak? Nah, KPK akan kerja profesional. Nah saya ikuti aja, proses hukum jalan terus. Saya mah santai saja, saya percaya KPK kerja profesional. Kenapa takut?" tandas Ahok.