Jokowi Belum Terima Konsep Rasionalisasi PNS Menteri Yuddy

Jokowi menuturkan dirinya memang berencana merasionalisasi PNS, tapi secara alami dan berlangsung jangka panjang.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 07 Jun 2016, 11:57 WIB
Diterbitkan 07 Jun 2016, 11:57 WIB
20160307- Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jakarta- Faizal Fanani-0
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) setujui hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Niat untuk merasionalisasi 1 juta pegawai negeri sipil (PNS) ternyata merupakan kemauan pribadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandy. Sebab, Presiden Jokowi mengatakan tidak tahu sama sekali tentang rencana itu.

"Memang itu rencana dan konsep dari Menpan-RB, memang belum saya terima," tegas Jokowi, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Meski demikian, Jokowi menuturkan dirinya memang berencana merasionalisasi PNS, tapi secara alami dan berlangsung jangka panjang. Rencana itu guna mengefisienkan belanja negara.

"Kita ingin belanja pegawai kita bisa lebih efisien. Oleh sebab itu, kita lakukan rasionalisasi secara alami. Artinya, misal 1 tahun pensiun 120 ribu, pada tahun ke 5, kita hanya menerima 60 ribu. Artinya berkurang banyak sekali," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Beberapa waktu lalu Menteri Yuddy mengatakan pemerintah berencana memangkas jumlah PNS dan lembaga yang dinilai tidak produktif.
 
"Dengan mengandalkan teknologi dan IT serta SDM yang unggul. Jadi, dari 4,5 juta itu, 500 ribu pensiun, 1 juta dirasionalisasi, rekrut lagi 500 ribu SDM yang handal. Perekrutan melalui prasyarat ketat. Diharapkan SDM aparatur Indonesia lebih mampu bersaing dengan Pemerintahan lain," kata Yuddy.‎

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya