Jokowi Jabarkan 4 Aspek Strategis untuk Percepat Pembangunan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang bersama MPR, DPR, dan DPD RI di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam pidatonya, Jokowi membeberkan 4 aspek strategis yang jadi perhatian pemerintah untuk mempercepat pembangunan.

"Agar terobosan-terobosan yang dilakukan di tahun percepatan pembangunan mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran, dan menurunkan ketimpangan dan kesenjangan sosial, pemerintah menaruh perhatian besar pada empat aspek strategis," kata Jokowi, Selasa (16/8/2016).

Aspek strategis pertama, ungkap Jokowi, adalah mempercepat reformasi hukum untuk memberi kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta terus mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima. Bagian penting dari ini adalah reformasi dalam institusi Polri dan Kejaksaan.

"Reformasi yang menyeluruh dari hulu ke hilir. Bukan reformasi tambal sulam. Untuk itu profesionalisme Polri dan Kejaksaan terus ditingkatkan. Demikian pula kualitas Aparatur Sipil Negara terus ditingkatkan agar Negara kita semakin kompetitif," ujar dia.

Percepatan penggunaan Teknologi Informasi dalam sistem kerja Pemerintah, lanjut Jokowi, juga terus dipercepat, sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi, dan pencegahan praktik korupsi. Selain itu dalam rangka menguatkan rasa keadilan, Pemerintah melakukan terobosan-terobosan dalam perlindungan terhadap kelompok marjinal.

"Bagi kalangan penyandang disabilitas, Pemerintah telah menargetkan lebih dari 55.000 orang penyandang disabilitas untuk menerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di tahun 2016," Jokowi memaparkan.

Kemudian, sambung dia, untuk membentengi anak dari perilaku kejahatan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perppu ini menegaskan kejahatan terhadap anak digolongkan dalam kejahatan luar biasa dan butuh penanganan luar biasa.

Aspek strategis kedua, Jokowi melanjutkan, adalah perombakan manajemen anggaran pembangunan. Berulang kali telah disampaikan bahwa paradigma lama harus ditinggalkan, yaitu paradigma anggaran dibagi rata. Kini harus bekerja dengan paradigma baru, yaitu anggaran difokuskan untuk program-program prioritas. "Esensinya adalah uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat melalui program-program yang nyata, melalui kerja yang nyata, dan terasa manfaatnya buat rakyat."

Menurut Jokowi, sudah tidak bisa lagi anggaran pembangunan, uang rakyat, habis untuk kegiatan operasional birokrasi seperti perjalanan dinas dan anggaran rapat yang sebenarnya dapat diefisienkan. Begitu pula tradisi lama penggunaan kalimat-kalimat bersayap pada nomenklatur penyusunan anggaran harus ditinggalkan karena berujung pada tidak efisiennya penggunaan dana pembangunan.

Aspek strategis ketiga, sambung Jokowi, adalah politik luar negeri. Dengan diplomasi yang kuat Pemerintah mempercepat penjajakan berbagai kerjasama pedagangan internasional dan mempertimbangkan partisipasi Indonesia di Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dan lain-lain.

"Kita juga terus mendorong penyelesaian konflik internasional secara damai. Seperti semangat yang kita bawa saat menyerukan ajakan toleransi dan perdamaian dalam berbagai pertemuan dengan negara-negara Arab dan dengan Amerika Serikat. Baik itu melalui jalur dialog maupun penggunaan media sosial. Begitu pula Indonesia terus terlibat aktif dalam mendorong penyelesaian perselisihan di Laut Tiongkok Selatan melalui negosiasi dan upaya damai paska penetapan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag. Kita juga mendorong penuntasan perang saudara di Suriah secara damai serta pemenuhan hak-hak kemerdekaan rakyat Palestina," Jokowi membeberkan.

Seiring dengan itu, Jokowi akan meningkatkan kualitas perlindungan WNI di luar negeri. Melalui diplomasi menyeluruh dari berbagai jalur, pemerintah berhasil membebaskan 14 WNI yang disandera kelompok bersenjata di Filipina Selatan.

"Melalui diplomasi pula, 2 WNI yang disandera di Papua Nugini berhasil dibebaskan. Hingga akhir Juli 2016, 7.555 kasus WNI di luar negeri berhasil diselesaikan, sebagian besar dari jumlah tersebut adalah TKI. Pada kurun waktu yang sama, tidak kurang dari 23.651 TKI difasilitasi pemulangannya melalui berbagai cara," ungkap dia.

Sedangkan dalam rangka pemantapan kedaulatan, Jokowi menegaskan, pemerintah mengedepankan pembangunan daerah-daerah terdepan, daerah-daerah yang menjadi beranda Indonesia. Akan dikembangkan daerah seperti Entikong, Natuna, dan Atambua agar dunia melihat bahwa Indonesia adalah negara besar dan setiap jengkal tanah airnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Aspek strategis keempat, Jokowi menyambung, adalah demokrasi, stabilitas politik, dan keamanan. Bangsa ini tidak akan produktif, tidak akan maju, tidak akan menjadi bangsa pemenang apabila tidak menghargai hak asasi manusia dan terus didera gonjang-ganjing politik. Energi sebagai bangsa akan habis untuk meredakan keriuhan politik daripada melakukan lompatan-lompatan kemajuan.

"Kita bersyukur sekarang ini kerjasama politik sudah kondusif dan konsolidasi politik menjadi semakin matang. Berbagai proses pengambilan keputusan politik dan pengesahan beragam produk hukum terlaksana secara demokratis," Jokowi menegaskan.