SBY Mengaku Hanya Dapat Salinan TPF Munir, Bukan Dokumen Asli

Salinan dinyatakan sesuai dengan aslinya setelah dikonfirmasi kepada mantan Ketua TPF Munir Marsudhi Hanafi.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 25 Okt 2016, 15:59 WIB
Diterbitkan 25 Okt 2016, 15:59 WIB
20161025-Presskon-SBY-HEl
Mantan Mensesneg, Sudi Silalahi (kanan) membacakan pernyataan terkait hasil temuan TPF kasus Munir di Cikeas, Kab Bogor, Selasa (25/10). Hasil temuan TPF kasus Munir telah ditindak lanjuti dan tidak pernah dihentikan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya angkat bicara soal dugaan kepemilikan hasil Tim Pencari Fakta (TPF) Munir. Dia memastikan, hanya memiliki salinan dokumen, bukan dokumen asli.

Hal itu ditegaskan mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi. Salinan itu juga didapat saat tim mengumpulkan data untuk menyusun jawaban atas tudingan yang selama ini berkembang.

"Ketika pihak kami sedang melakukan penelusuran atas keberadaan naskah laporan akhir TPF Munir, kami mendapatkan copy naskah laporan TPF tersebut," ujar Sudi di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/10/2016).

Setelah mendapatkan salinan itu, tim kemudian menginformasikan kebenaran isi salinan itu. Salinan dinyatakan sesuai dengan aslinya setelah dikonfirmasi kepada mantan Ketua TPF Munir Marsudhi Hanafi dan mantan anggota TPF Rachland Nashidik.

Naskah ini nantinya akan diserahkan kepada Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara. Di sisi lain, pihaknya masih terus melakukan penelusuran terhadap keberadaan dokumen itu.

"Kami akan serahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya," imbuh dia.

Sudi juga mengapresiasi langkah Jokowi untuk menelusuri dokumen tersebut. Sudi pun berharap para pejabat ataupun pimpinan lembaga negara di era SBY yang mengetahui keberadaan dokumen itu bisa diserahkan kepada Jokowi.

"Kami juga berharap jika para mantan anggota TPF Munir ada yang menyimpan dokumen itu, demi kebenaran dan keadilan, kami juga berharap bisa menyerahkan copy-nya kepada pemerintah Jokowi maupun mantan Presiden SBY agar terjaga otentikasinya," pungkas Sudi.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya