Mendikbud: Jokowi Minta Moratorium Ujian Nasional Dikaji Mendalam

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berharap moratorium Ujian Nasional (UN) tetap dilaksanakan.

"Ya pasti (ingin moratorium UN), karena ini sudah diusulkan. Tapi saya kan pembantu Presiden, jadi terserah Presiden saja nanti bagaimana," ujar Muhadjir usai seminar pendidikan yang diselenggarakan Fraksi Golkar di Jakarta, Rabu, 14 Desember 2016.

Dia mengatakan dalam setiap wacana, akan selalu ada pihak yang setuju dan yang tidak setuju.

"Kami mengusulkan moratorium UN ini, setelah kami kaji lebih dulu. Kemudian disampaikan ke Komisi X DPR, dan sebagian besar juga sudah setuju. Selanjutnya diajukan ke Presiden dalam rapat paripurna, kesimpulan Wakil Presiden ditolak. Nanti masih ada tindak lanjut rapat kabinet terbatas, kalau memang moratorium akan kami persiapkan," kata Muhadjir seperti dikutip dari Antara.

Pada rapat paripurna tersebut, lanjut dia, Presiden meminta agar pengkajian moratorium UN dilakukan lebih mendalam.

Dalam seminar tersebut, juga dibahas mengenai pengembangan karier guru sebagai upaya pemerataan distribusi dan peningkatan mutu pendidikan.

"Guru merupakan ujung tombak pelaksana kurikulum di depan kelas, oleh karena itu guru sangat menentukan mutu pendidikan," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Golkar, Ferdiansyah.

Peran guru sangat strategis, karena guru yang secara langsung melakukan transfer ilmu pengetahuan serta mendidik nilai-nilai kehidupan melalui bimbingan dan keteladanan. Dengan kata lain, guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu pendidikan.

"Oleh karena itu, profesionalitas guru berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan profesionalitas guru sangat tergantung pada pengembangan karir yang memperlihatkan kompetensi pada tiap bidang," tukas Ferdiansyah.