Demokrat Tuding Kapolri Fasilitasi Antasari Turunkan Wibawa SBY

Selain soal Antasari Azhar, Demokrat juga menuding kepolisian mendukung salah satu pasangan calon di Pilkada DKI.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 22 Feb 2017, 19:25 WIB
Diterbitkan 22 Feb 2017, 19:25 WIB
Kapolri Tito Karnavian
Kapolri Tito Karnavian

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik mencecar Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dengan sejumlah pertanyaan soal demonstrasi yang terjadi di rumah Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal ini dilakukan Erma saat rapat dengar pendapat dengan Kapolri di Komisi III DPR.

"Fraksi Demokrat menanyakan dan ingin mendapatkan klarifikasi dari pihak kepolisian terkait dengan serombongan mahasiswa, yang beberapa waktu lalu menyampaikan kegiatan penyampaian pendapat tidak jauh dari rumah Ketum kami," ujar Erma di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Erma mengaku heran, polisi tak mengetahui soal aksi mahasiswa itu di depan kediaman Presiden ke 6 RI.

"Saya kecewa pengamanan di rumah mantan presiden seperti itu. Kami merasa sangat kecewa bisa terjadi," kata dia.

Dia pun bertanya pada Kapolda Metro Jaya karena tidak ada antisipasi sehingga demo itu terjadi.

"Polda Metro Jaya mohon maaf bukan tipe B dan C, apakah memang tidak ada anstisipasi sampai terjadi mahasiswa demo di rumah pribadi mantan presiden RI, kami meminta klarifkasi," tandas Erma.

Sementara itu, anggota Fraksi Demokrat lainnya, Benny K Harman, menilai kepolisian ikut campur dalam politik praktis saat Pilkada DKI Jakarta.

"Kami masih mencatat ada anggota yang ikut bermain untuk memenangkan paslon tertentu. Main mata baik secara langsung, baik dengan cara yang halus sampai dengan cara yang tidak langsung, baik yang sangat kasar. Namun melalui invisible hand tetap bermain untuk memihak paslon-paslon tertentu," kata Benny.

Benny mencontohkan, polisi telah memfasilitasi Antasari Azhar di Mabes Polri untuk merusak kewibawaan Ketua Umum Partai Demokrat SBY, yang saat itu putra sulungnya Agus Yudhoyono mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Kejam, politik kejam. Tapi yang lebih kejam adalah institusi kepolisian yang saudara pimpin. Coba banyangkan setelah Antasari Azhar diterima dengan karpet merah di Istana yang mulia Presiden Jokowi, beliau mendatangi Mabes Polri pura-pura klaim diri sebagai korban kriminalisasi," kata dia.

Benny pun mendesak Kapolri untuk menunjukkan netralitas. Wakil Ketua Komisi III itu juga meminta Tito Karnavian untuk mengusut tuntas kasus Antasari. "Bongkar tuntas kasus ini setuntas-tuntasnya. Jangan pernah bermain api. Jangan munafik. Jangan munafik," tandas Benny.

Contoh kedua, kata Benny, Polda Metro Jaya telah membiarkan mahasiswa berdemonstrasi di kediaman Presiden ke 6.

"Tujuannya juga sama. Itu yang tadi saya katakan. Keberpihakan secara halus. Ada invisible kekuasaan yang bermain di situ. Kami punya mata, hati, teliga. Kesimpulannya, ini difasilitasi, mohon maaf," ujar Benny.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pun membantah telah memfasilitasi Antazari Azhar untuk menurunkan wibawa SBY. "Kita nggak ada setting, nggak berikan karpet. Proses hukum tetap berjalan," tandas Tito.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya