Sumarsono: Negara Harus Hadir Saat Pencoblosan Pilkada DKI 2017

Sumarsono mengatakan saat pencoblosan nanti prinsipnya haruslah menghadirkan rasa aman bagi semua.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 16 Apr 2017, 06:33 WIB
Diterbitkan 16 Apr 2017, 06:33 WIB
Ahok dan Sumarsono Serah Terima Laporan Nota Singkat Pelaksanaan Tugas
Sumarsono (kiri) berjalan didampingi Ahok sebelum serah terima laporan nota singkat di Balai Agung DKI, Sabtu (11/2). Melalui penyerahan laporan nota tersebut, Ahok resmi menjabat kembali sebagai gubernur yang aktif. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono meminta negara hadir terkait pengamanan saat pencoblosan Pilkada DKI 2017 pada 19 April mendatang. Hal ini mengingat beredar kabar jika sejumlah ormas akan turut serta dalam pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"TPS dijaga karena kehadirannya memastikan negara harus hadir untuk pengamanan. Orang enggak boleh datang ke TPS dalam suasana takut karena intimidasi," ujar pria yang karib disapa Soni ini di Balaikota Jakarta, Sabtu, 15 April 2017.

Ia menegaskan, saat pencoblosan nanti prinsipnya haruslah menghadirkan rasa aman bagi semua. Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri ini memastikan adanya aparat keamanan yang akan menjaga.

"Saya hampir pastikan kehadiran aparat keamanan itu tidak akan nakut-nakutin dan suasana menjadi tegang, tidak. Tetap suasana pilkada yang damai, aman, dan menggembirakan tetap harus kita ciptakan," ucap Sumarsono.

Kehadiran aparat, ia melanjutkan, untuk mencegah adanya indikasi-indikasi kecurangan yang bisa terjadi di TPS.

"Kehadiran aparat keamanan ini sebab indikasi untuk memberikan sinyal bahwa TPS-TPS tidak membutuhkan kehadiran atau orang-orang yang mengamankan TPS," kata dia.

"Jadi TPS punya pengamanan dalam dua orang setiap panitia dan pengamanan luar aparat keamanan, enggak masalah," jelas Sumarsono.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya