Yorrys Raweyai Wacanakan Munaslub Golkar Ganti Setya Novanto

Yorrys Raweyai mengaku sedang konsolidasi untuk menggelar Munaslub Partai Golkar guna mengganti Ketua Umum Setya Novanto.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 24 Apr 2017, 18:50 WIB
Diterbitkan 24 Apr 2017, 18:50 WIB
20170406-Mega Korupsi e-KTP, Novanto dan Anas Beri Kesaksian-Afandi
Ketua DPR Setya Novanto memberikan kesaksian dalam sidang kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4). Delapan orang saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang kelima kasus mega korupsi e-KTP ini. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Mantan anggota Komisi I DPR RI Yorrys Raweyai mengaku prihatin dengan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang disebut dalam dakwaan perkara korupsi e-KTP. Apalagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah meminta Imigrasi untuk melarang Setya Novanto pergi ke luar negeri.

"Karena memang ketua umum hampir pasti menjadi tersangka dengan kasus (e-KTP) ini. Ini kita harus pahami, sekarang sudah pencekalan (pencegahan ke luar negeri)," ujar Yorrys dalam diskusi Partai Politik dan Budaya Korupsi di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/4/2017).

Yorrys mengaku kini tengah mengambil langkah untuk menyelamatkan partai berlambang pohon beringin ini. Dalam munaslub Partai Golkar nanti, Korbid Polhukam Golkar itu juga sudah mewacanakan untuk mengganti Setya Novanto jika nantinya ditetapkan tersangka oleh KPK.

"Jadi bagaimana Golkar mengambil sikap proaktif, demi partai yang perlu kita selamatkan. Banyak sekali (calon pengganti), kalau ke depan, generasi muda baru banyak sekali. Di DPR saja berapa banyak, di internal ada banyak," ungkap dia.

"Kita sudah harus mulai wacanakan (Munaslub) itu, kita coba konsolidasi terus dari waktu ke waktu untuk mempersiapkan. Daripada nanti kita responsif, reaktif setelah terjadi (penetapan tersangka) baru kita ribut kiri kanan," kata dia lagi.

Bahkan, Yorrys berharap agar Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto segera diganti dalam waktu dekat. Mengingat proses Pilkada Serentak 2018, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 sudah di depan mata.

"Kalau kita melihat kalender politik maka sebelum Agustus, karena Agustus sudah proses verifikasi faktual. sementara proses verifikasi faktual Juni ini sudah mulai pendaftaran Pilkada," tegas Yorrys.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya