Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas atau ratas, tentang evaluasi one map policy atau kebijakan satu peta. Jokowi ingin mendengar perkembangan kebijakan ini, terutama target rencana aksi yang sudah rampung.
Jokowi mengatakan kebijakan satu peta ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Kebijakan ini sangat penting dan dibutuhkan, untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara terintegrasi.
Dengan kebijakan ini, kata Jokowi, tidak ada lagi perbedaan dan tumpang tindih informasi geospasial. Sehingga hanya ada satu referensi dalam mengambil kebijakan strategis maupun menerbitkan perizinan.
Advertisement
"Saya yakin kebijakan satu peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan, serta membantu penyelesaian batas daerah di seluruh Indonesia," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/6/2017).
Jokowi menjelaskan dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur dalam Perpres, baru 26 peta yang sudah lengkap untuk seluruh Indonesia. Kemudian, 57 peta lainnya masih dikompilasi, dan dua peta lainnya belum ada.
"Dan saya juga mengingatkan pada rapat terbatas 7 April 2016, saya minta untuk terlebih dahulu difokuskan di pulau Kalimantan," Jokowi memungkasi.
Â
Saksikan Video Menarik Berikut Ini: