Jalur Bogor-Sukabumi Bakal Macet Selama 4 Bulan

Proyek akan mulai dilakukan pada 14 Agustus 2017.

oleh Achmad Sudarno diperbarui 11 Agu 2017, 12:04 WIB
Diterbitkan 11 Agu 2017, 12:04 WIB
Jembatan Cisadane
Jembatan Cisadane di Cisalopa, Caringin, Bogor, akan diperbaiki dengan memakan waktu sekitar 4 bulan. (Liputan6.com/Achmad Sudarno)

Liputan6.com, Jakarta - Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR memastikan akan memulai pembongkaran Jembatan Cisadane di Cisalopa, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin 14 Agustus 2017. Selama proyek berlangsung, akan diberlakukan sistem buka tutup satu lajur.

Pejabat pembuat komitmen dari BBPJN VI Ditjen Bina Marga KemenPUPR, Vidi Verdian mengatakan, kondisi Jembatan Cisadane dengan bentang 25 meter dan lebar 10 meter yang dibangun 1970 itu sudah rapuh. Selama ini, penopang jembatan penghubung Bogor-Sukabumi yang perbaiki 2015 itu sudah terjadi keretakan.

"Sekarang akan diganti total dan bentang jembatan akan lebih panjang 35 meter," kata Vidi, usai rapat bersama di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Kamis (10/8/2017).

Vidi menjelaskan, pekerjaan perbaikan jembatan akan memakan waktu empat bulan hingga 12 Desember 2017. Proyek akan mulai dilakukan pada 14 Agustus 2017.

"Sebetulnya ini sudah terlambat satu minggu. Tapi kami pastikan pekerjaan dimulai tanggal 14 dan dilakukan penutupan jalur," tegas Vidi.

Untuk mengatasi kemacetan dampak adanya buka tutup jalur, ia sudah berkoordinasi dengan semua pihak dan melakukan survei bersama. Perbaikan jembatan ini untuk keselamatan masyarakat.

"Memang akan ada kemacetan karena bakal terjadi penumpukan kendaraan di sana. Tapi prinsipnya kami mengganti jembatan untuk masyarakat juga. Kami tak ingin jembatan itu roboh," terang Vidi.

Karena itu, solusi mengatasi kemacaten yang ditimbulkan dengan mengatur jam operasi atau membatasi pengguna jalan agar tidak melintasi jembatan secara bersamaan.

"Kalau harus membangun jembatan Bailey agar bisa dua lajur kami terkendala pembebasan lahan dan di lokasi banyak terdapat jaringan utilitas," jelas Vidi.

KBO Satlantas Polres Bogor, Kompol A Faisal, mengatakan kepolisian sepenuhnya akan membantu kelancaran arus lalu lintas selama pekerjaan berlangsung.

"Kami juga akan mendahulukan yang sifatnya emergency dan siap mengawal kalau ada orang sakit yang lewat," ucap Faisal.

 

Saksikan video menarik di bawah ini:

Keberatan Pengusaha

Sejumlah instansi dan bebarapa swasta yang hadir dalam rapat koordinasi lintas sektoral meneken berita acara kesepakatan perbaikan Jembatan Cisadane dan pemberlakuan arus lalulintas satu lajur (buka tutup) di jalur Bocimi di sekitar jembatan. Hanya Asosiasi Pengusaha Air Minum Dalam Kemasan (Aspadin) yang tak ikut menandatangani berita acara.

Aspadin menilai dengan adanya sistem buka tutup jalur tersebut karena akan mengganggu distribusi barang khususnya air dalam kemasan.

"Kami bukan menolak jembatan dibongkar. Tapi memohon agar dipertimbangkan pasokan kebutuhan konsumen," kata Sekjen Aspadin, Sudarman Bolo, saat dikonfirmasi, Jumat (11/8/2017).

Sudarman menjelaskan, saat ini mayoritas industri air kemasan berada di Sukabumi dan Bogor untuk menyuplai Jabodetabek. Dengan begitu, adanya sistem buka tutup jalur akan mengganggu distribusi barang.

"Setiap industri air kemasan produksi 24 jam. Produksi ini hanya bisa mencukupi untuk 18 jam per hari (buffer stock). Sementara kebutuhan air kemasan untuk Jakarta 40 persen dari total kebutuhan nasional. Dan 90 persen diangkut melalui jalur Bocimi," terang Sudarman.

Meskipun produk air bukan barang busuk tapi tingkat konsumsinya tidak bisa menunggu. "Kami tak ingin terulang kejadian 2012. Dan kami juga tidak ingin dituding mempermainkan pasar karena kelangkaan pasokan," bebernya.

Murtijo Utomo, anggota Himpunan Pengusaha Kecamatan Caringin (HPKC) menambahkan, Kementerian PUPR harus mempertimbangkan keputusan yang diambil oleh mereka. Karena buka tutup jalur akan menghambat distribusi barang dan orang.

"Di wilayah perbatasan Bogor-Sukabumi juga Banyak peternakan ayam, pengiriman ikan. Jadi kebijakan ini harus dipertimbangkan," kata Murjito.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya