Ratusan Korban First Travel Mengadu ke Fraksi PPP di DPR

Kebanyakan dari mereka meminta DPR dan pemerintah memberikan solusi penyelesaian kasus First Travel.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 18 Agu 2017, 17:07 WIB
Diterbitkan 18 Agu 2017, 17:07 WIB
Ratusan Korban First Travel Mengadu ke DPR
Ratusan Korban First Travel Mengadu ke DPR

Liputan6.com, Jakarta - Ratusan korban penipuan PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel mendatangi gedung DPR. Para calon jemaah umrah menyampaikan keluhan di depan anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kebanyakan dari mereka meminta DPR dan pemerintah memberikan solusi penyelesaian kasus tersebut. Seorang korban, Sarah, mengaku sudah menyetorkan sejumlah uang hingga ratusan juta rupiah ke First Travel. Namun, hingga kini, ia dan sejumlah anggota keluarganya tidak kunjung berangkat ke Tanah Suci.

"Saya sudah curiga itu ketika saya bayar lunas Februari 2016, kuitansi dari First Travel keluarnya malah Mei 2016. Saya sudah tanya ke agennya tapi malah lebih nyolot," kata warga asal Kudus tersebut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2017).

Padahal, kata Sarah, ketika itu dia sudah mengkroscek tentang izin dari First Travel. Namun, tak disangka, ia jadi korban penipuan.

"Untuk umrah sendiri kita sudah daftar ke travel berizin. Kita sudah hati-hati banget nih. Bahkan, orangnya yang punya tajir. Istrinya desainer kelas dunia," ucap dia.

Tak hanya itu, Sarah dan korban lainnya menginginkan pemerintah khususnya Kementerian Agama untuk mengembalikan uang yang sudah disetor ke First Travel.

"Saya tanya, First Travel sudah setor ke Kemenag belum. Karena apa, tuntutan kita cuma berangkat atau refund. Gitu aja," tambahnya.

Hal yang sama disampaikan korban lainnya, yakni Abdul Hamid asal Madura, Jawa Timur. Ia mengaku orangtuanya menjadi korban First Travel.

Ia berharap wakil rakyat terutama Fraksi PPP bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan jemaah First Travel dan memberikan solusi yang nyata. Apalagi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berasal dari PPP.

"DPR ini benteng akhir yang bisa mengakomodir kepentingan jemaah. DPR harus berikan solusi yang konkret. Harus ya. Mohon kasian jemaah ini ya Pak, ya. Saya minta kepastiannya," terang dia.

Saksikan video di bawah ini:

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya