Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise, membuka Forum Komunikasi Pemimpin Perempuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dia menyatakan, sangat bangga ada perempuan yang menjadi kepala daerah.
Acara ini digelar di ruang Puri Ratna Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa dan Rabu 22 sampai 23 Agustus 2017. Temanya, mewujudkan kebijakan pembangunan yang berkeadilan secara inklusif.
"Dengan berusaha merangkul semua perempuan kepala daerah, yang bisa diharapkan untuk mengangkat kaum perempuannya di daerah-daerah. Siapa yang tidak bangga kalau perempuan bisa menjadi pimpinan kepala daerah, itu sudah luar biasa sekali," ucap Yohana Yembise saat memberikan sambutan, Rabu (23/8/2017).
Dia mengatakan, Indonesia menjadi satu dari 10 negara besar yang membawa perempuan ke planet Gender Equality 50:50 di 2030.
Advertisement
Indonesia, kata dia, juga merupakan negara yang tingkat toleransinya tinggi. Perempuan di Tanah Air pun dianggap cukup maju bahkan bisa menjadi pemimpin.
"Termasuk Presiden kita bisa memilih sembilan dari perempuan di kabinet. Jadi itu merupakan indikator-indikator yang diterima oleh UN Woman dan memilih Indonesia," Yohana menambahkan.
Saksikan video di bawah ini:
Â
Â
Berkeadilan gender
Sementara itu, Asisten Deputi Kesetaraan Gender A Darsono mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah membangun komitmen bagi perempuan kepala daerah dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang berkeadilan gender.
"Pembangunan kita di satu sisi ada keberhasilannya, tetapi di sisi lain masih banyak kekurangan. Yang harus kita jawab yaitu melalui kebijakan pembangunan, yang berkeadilan sesuai dengan tema, mewujudkan kebijakan pembangunan yang berkeadilan secara inklusif, artinya semua kelompok masyarakat dilayani secara adil," ucap Darsono.
Sementara itu, Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno menyampaikan, forum komunikasi tersebut dibuat secara rutin oleh kementerian terkait. Dengan forum komunikasi, diharapkan ada konsolidasi terkait program-program di daerah untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
"Sehingga dari daerah harusnya lebih pro aktif lagi dalam setiap kegiatan khususnya target setiap kabupaten kota, untuk mencapai Kota Layak anak (KLA)," kata Siti Masitha.
Selain itu, kata dia, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP2PA), juga harus menguatkan kelembagaan struktur organisasi untuk menuju KLA berikutnya. Kota Tegal saat ini mendapat KLA dengan kategori pratama.
Advertisement