Polisi: Tak Ada Pembicaraan Komunis di Kantor LBH

Liputan6.com, Asahan - Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan penyerangan di kantor YLBHI Jakarta oleh sejumlah massa dipicu karena berita bohong.

Kasus tersebut berawal dari informasi bahwa ada pembicara soal PKI di acara LBH. Kemudian, kata Martinus, informasi ini tersebar dengan cepat melalui internet dan medsos.

"Penggerebekan di LBH ternyata (didorong) hoax di dalamnya. Tidak ada pembicara komunis," kata Martinus di Mapolres Asahan, Sumatera Utara pada Kamis 21 September 2017 seperti dikutip dari Antara.

Martinus pun meminta masyarakat mewaspadai informasi sensitif yang berkembang di media sosial karena belum bisa dipastikan kebenarannya.

"Teknologi juga berperan dalam memecah belah. Siapa yang kemudian menjadi korbannya? Ya masyarakat, ya polisi," katanya.

Martinus meminta agar masyarakat tidak langsung mempercayai kebenaran berbagai informasi negatif yang berkembang di sosial media.

"Jangan mudah terprovokasi oleh info yang tidak jelas sumbernya," kata dia.

Menurut dia, sangat penting bagi masyarakat di era informasi untuk menganalisis situasi dan tidak gegabah menyatakan pro atau kontra terhadap hal-hal baru.

Ia menambahkan masyarakat juga perlu memahami sejarah dan peta perpolitikan global sehingga mampu mencerna informasi yang berkembang di media massa dan informasi di media sosial dengan lebih obyektif dan bijak.

"Selain itu jangan mudah terkagum atau heran terhadap suatu fenomena yang dapat menekan sikap reaktif terhadap suatu isu," katanya.

Menurut dia, cepatnya arus informasi dapat berdampak baik bagi masyarakat karena informasi yang terjadi di belahan dunia lain lebih cepat tersampaikan, namun terkadang informasi yang tersebar belum bisa dijamin kebenarannya.

Ada banyak sejumlah kasus tindak kekerasan yang dipicu oleh hoax yang tersebar di medsos.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Wakil Presiden Jusuf Kalla tak yakin Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta ingin menghidupkan Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali.

Saya enggak tahu apa yang dibicarakan tentang PKI itu. Tergantung apa yang dibicarakan. Saya enggak yakin LBH bicara agar PKI tumbuh kembali. Hanya semacam pelajaran sejarahlah," kata Jusuf Kalla sela-sela kunjungannya di New York, Amerika Serikat, Selasa (9/19/2017).

Menurut pria yang kerap disapa JK ini, memang ada perbedapatan tentang peristiwa Gerakan 30 September 1965. Meski demikian, keputusan mengenai PKI sudah final. Sudah ditegaskan dalam Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang pembubarab PKI.

"Kalau soal PKI itu bagi kita final sudah. Karena itu keputusan MPR, Tap MPR yang membubarkan PKI," tegas JK.

Karena itu, jika memang PKI untuk keilmuwan, tidak perlu dimasalahkan lebih lanjut. Asal jangan ada niatan atau keinginan untuk menghidupkan PKI tersebut.

"Kalau itu bicara keilmuan silakan saja, asal jangan upaya untuk menghidupkan kembali PKI, itu berarti melanggar Tap MPR, melanggar undang-undang," pungkas Jusuf Kalla.