Ketua Lemkaji: Pendidikan Indonesia Masih Banyak Persoalan

Liputan6.com, Jakarta Di hadapan puluhan wartawan parlemen, Ketua Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI, Rully Chairul Azwar, mengatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya menganggap kondisi pendidikan Nasional saat ini belum sebaik yang diharapkan. Masih banyak persoalan yang mengiringi pelaksanaan pendidikan Nasional, meskipun anggaran negara yang diperuntukkan bagi pendidikan merupakan yang terbesar dibanding sektor-sektor lain, atau sebesar 20 persen anggaran APBN, mencapai Rp 416,1 triliun untuk 2017. 

 

Salah satu bukti adanya persoalan pendidikan adalah turunnya peringkat daya saing Indonesia. Pada 2015-2016 posisi Indonesia berada pada peringkat ke 37 dari 138 negara. Namun, pada periode 2016-2017 posisi Indonesia turun ke urutan 41, di bawah Malaysia (18), Singapura (2), dan Thailand (32). 

 

Pernyataan tersebut disampaikan Rully pada Jumat (20/10/2017), saat digelar konferensi pers dalam rangka Round Table Discussion "Mencerdaskan kehidupan bangsa : Pendidikan Nasional menurut UUD NRI Tahun 1945". Ikut hadir pada acara tersebut para pimpinan Lembaga Pengkajian MPR, yaitu Ahmad Farhan Hamid, Djafar Hafsah, I Wayan Sudirta, Andi Matalatta, dan Syamsul Bahri.

 

Round Table Discussion tersebut akan digelar pada 24 Oktober di Gedung Nusantara IV, kompleks parlemen. Sebanyak 25 pakar pendidikan akan hadir pada acara tersebut, antara lain Arief Rachman, Satrio Brodjonegoro, Din Syamsudin, dan Anwar Arifin. 

 

Persoalan lain yang menjadi bukti adanya masalah pada sistem pendidikan Nasional adalah data yang disampaikan UNICEF pada 2016. Dalam data itu disebutkan, sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak menikmati pendidikan lanjutan dengan alasan faktor ekonomi dan budaya. 

 

"Ini adalah bukti yang nyata bahwa sistem pendidikan kita masih diliputi berbagai persoalan. Karena itu, kita ingin mencarikan solusi agar ke depan cita-cita mencerdaskan bangsa bisa segera tercapai", ujar Rully.