Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Sandiaga Uno Tawarkan Alexis Berubah Jadi Hotel Syariah

Bila sudah mendapat data pasti, kata Sandi, barulah DKI bisa melakukan pendampingan.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 02 Nov 2017, 09:18 WIB

Diterbitkan 02 Nov 2017, 09:18 WIB

Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno. (Liputan6.com/Fachrur Rozie)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan Pemprov DKI akan menjemput bola untuk mendata mantan pegawai Hotel Alexis.

"Saya minta banget karena ini kan perhatian seluruh Indonesia, warga masyarakat. Kita minta kita ingin menjemput bola, tanggap," kata Sandi di Balai Kota Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Bila sudah mendapat data pasti, kata Sandi, barulah DKI bisa melakukan pendampingan.

"Kan ada yang dirumahkan, mana, rumahnya di mana, namanya siapa? Kita akan datangi khusus dan kita akan melakukan pendampingan," ucapnya.

Selain itu, Pemprov DKI juga akan menerapkan sistem jemput bola pada pengusaha hotel dan menawarkan untuk mengubah bisnisnya menjadi hotel syariah.

"Kita justru ingin menjemput bola, mendorong mereka berinisiatif untuk mengkonversi kegiatannya untuk mendukung tourism secara keseluruhan pariwisata. Dan kalau misalnya ada yang ingin bergabung sesuatu yang sedang booming sekali karena halal tourism ini sekarang jadi ikon bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh wilayah Asia," ujar Sandi.

Nasib Karyawan

Sebelumnya, pihak Hotel Alexis meminta agar Pemprov DKI Jakarta ikut memikirkan nasib karyawannya setelah daftar ulang tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) tak diperpanjang.

Sebab, menurut Legal Corporate Hotel Alexis, Lina Novita, banyak karyawannya adalah tulang punggung keluarga.

"Perlu dipahami bahwa kami juga memiliki karyawan yang jumlahnya tidak sedikit, di mana para karyawan tersebut juga merupakan tulang punggung keluarga," kata Lina di Hotel Alexis, Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Sehingga, kata Lina, tak diperpanjangnya TDPU akan berujung pada penutupan usaha dan akan berdampak pada hilangnya mata pencaharian para karyawan.

"Bersama ini kami mohon kepada Pihak Pemda DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Perizinan, untuk dapat memberikan solusi dan jalan keluar terbaik," kata Lina.

Selain itu, Lina juga meminta arahan dan bimbingan Pemprov DKI agar usaha pariwisata yang mereka geluti dapat terus berjalan.

"Pastinya kami siap untuk melakukan pembenahan manajemen sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta," ujar dia.

Saksikan video di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓