Wakapolri: Pasukan di Papua Sudah Cukup, Tak Perlu Ditambah

Liputan6.com, Jakarta - Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan, polisi tidak akan menambah personel pengamanan di Papua. Meskipun ada insiden penyanderaan warga dan menjelang Pilkada 2018.

"Ya sudah kuat sekali di sana. Pasukan sudah cukup," ucap Syafruddin, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Dia menuturkan, pasukan paling banyak ditempatkan di Tembagapura, di mana sedang ada konflik di sana. Namun, pasukan akan ditarik jika keadaan sudah kondusif.

"TNI saya enggak tahu, tapi Polri aja 22 ribu. Cukup banyak ya, tapi akan ditarik sebagian. Ini kan hanya pengamanan Tembagapura saja. Akan kita netralkan kembali," ucap Syafruddin.

Dia mengakui, jelang Pilkada 2018, sejumlah wilayah Papua memang rawan. Karena itu, perlu konsentrasi cukup tinggi di sana.

"Rawan semua Papua itu, harus betul-betul kita konsentrasi di Papua itu. Nanti di Pilkada 2018," pungkas Syafruddin.

Saksikan vidio pilihan di bawah ini:

Sebanyak 57 prajurit TNI yang bertugas di Papua mendapatkan kenaikan pangkat. Keputusan itu diberikan setelah mereka sukses membebaskan dan mengevakuasi sandera dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

"Menetapkan, memutuskan, memberikan kenaikan pangkat luar biasa operasi militer selain perang, satu tingkat lebih tinggi," ujar pembaca keputusan kenaikan pangkat di Timika, Papua, Minggu, 19 November 2016

Sementara, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menuturkan, ada 62 personel TNI yang terlibat dalam pembebasan sandera di Papua. Namun lima perwira TNI yang memimpin operasi gabungan pembebasan sandera di Tembagapura, Timika, Papua, menolak kenaikan pangkat.

"Lima perwira diwakilkan komandan upacara menyampaikan bahwa keberhasilan adalah milik anak buah, kegagalan adalah tanggung jawab perwira. Sehingga secara halus mereka menolak untuk menerima kenaikan pangkat," kata Jenderal Gatot di lokasi yang sama.

Kenaikan pangkat diberikan kepada 57 prajurit dari satuan gabungan yang membebaskan sandera secara cepat dan senyap tersebut. Meski tidak menerima kenaikan pangkat, lima perwira pemimpin operasi itu diberikan pendidikan secara khusus mendahului teman seangkatannya.

"Inilah contoh teladan prajurit-prajurit yang tidak mengutamakan kepentingan pribadi, tapi hanya untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Gatot Nurmatyo.