Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta masyarakat tidak meributkan soal pergantian Panglima TNI. Menurut dia, keputusan itu hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Ya enggak usah ditanya-tanya, itu hak Presiden. Tunggu saja, tidak usah diperumitkan, apalagi diperjudikan. Pergantian (Panglima TNI) itu biasa, pada masanya akan diganti," ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (29/11/2017).
Baca Juga
Menurut Wiranto, Jokowi tidak akan sembarang memilih pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI. Dalam memilih Panglima TNI, kata dia, Jokowi telah meminta masukan dari banyak kalangan.Â
Advertisement
Untuk itu, dia meminta agar masyarakat dan berbagai pihak tidak usah ikut campur terkait hal tersebut.
"Siapa penggantinya itu serahkan ke Presiden. Tidak semua orang ikut campur karena Presiden punya pertimbangan tertentu untuk mengangkat Panglima TNI," jelas Wiranto.
Kendati begitu, Wiranto berharap Panglima TNI yang terpilih dapat membuat kondisi politik nasional menjadi teduh dan kondusif. Terlebih, pada tahun 2018 dan 2019 akan digelar Pilkada Serentak dan Pilpres.
"Suatu sosok yang dapat mengemban tugas dalam kondisi seperti ini kan yang kita inginkan, semuanya kan berjalan damai berjalan tenang, teduh, kondusif agar semua kegiatan pembangunan dan kegiatan politik nasional dapat berjalan dengan baik," ujar dia.
Â
Rotasi Penting DilakukanÂ
Panglima TNI Gatot Nurmantyo segera memasuki masa pensiun pada Maret 2018 atau sekitar empat bulan lagi. Siapa pengganti Gatot belum ramai dibicarakan. Namun, usulan agar ada rotasi dari matra Angkatan Darat (AD) ke matra lain, yakni Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) mulai mencuat.
Analis militer dan intelijen Connie Rahakundini Bakrie menyatakan, rotasi jabatan Panglima TNI ke matra AL maupun AU penting dilakukan.
Menurutnya, rotasi matra jabatan Panglima TNI sangat penting bagi agenda pemerintahan Jokowi–JK membangun poros maritim. Connie berharap Jokowi dapat menyodorkan nama prajurit maupun perwira TNI dari AL ataupun AU ke DPR RI untuk menggantikan posisi Panglima TNI usai pensiun.
"Presiden Jokowi agar berani melakukan lompatan besar pada momentum pergantian Panglima TNI, sebagaimana yang dilakukan pada tubuh Polri. Indonesia membutuhkan pertahanan yang berorientasi pada Poros Maritim Dunia," ujar Connie.
Â
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:Â
Advertisement