Sandiaga: Kami Welcome Mendagri Revisi Dana Parpol

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Sandiaga menyatakan siap menerima masukan dari Mendagri Tjahjo Kumolo terkait dana parpol yang telah dianggarkan dalam APBD DKI. Dalam anggaran tersebut, dana parpol mengalami peningkatan berlipat-lipat dari sebelumnya.

Meski begitu Sandiaga mengungkapkan, pengajuan anggaran dana parpol sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. karena itu, pihaknya tidak mungkin mencairkan anggaran itu jika tidak memiliki landasan hukumnya.

"Tapi ada dorongan dari Kemendagri untuk merevisi, kita sangat welcome dan saat direvisi dan itu juga baru bisa cari saat ada PP-nya," ucap Sandiaga di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Minggu (10/12 /2017).

Akan tetapi Sandiaga menolak menyebutkan siapa yang pertama kali mengusulkan wacana tersebut. Ia tidak ingin merinci lagi soal wacana kenaikan anggaran bantuan dana parpol itu.

"Lebih baik nggak saya sebutin (siapa yang mengusulkan wacananya) karena nanti memecah belah warga masyarakat," pungkasnya.

APBD DKI Jakarta 2018 mengalami lonjakan drastis dari tahun sebelumnya. Salah satu pos anggaran yang naik adalah dana partai politik (parpol).

Dana Parpol DKI yang tercantum di APBD DKI 2018 mencapai Rp 4.000 per suara. Sementara dana parpol nasional tahun ini hanya mencapai Rp 1.000 per suara.

Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memaklumi apabila ada kenaikan anggaran di tiap daerah tetapi ia meminta agar kenaikan dana parpol DKI Jakarta tidak melebihi dana parpol nasional.

"Setiap daerah punya nilai RAB yang berbeda, wajar kalau mengusulkan peningkatan berbagai anggaran. Tapi untuk kenaikan bantuan partai politik ya jangan terlalu jauh berbeda dengan nasional," ujar Tjahjo usai apel bela negara di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta (9 /11/ 2017).

Tjahjo pun mengusulkan nominal kenaikan dana parpol DKI Jakarta.

"Kalau masih di kisaran Rp 1.000 sampai Rp 1.500 rupiah masih oke," ujarnya.

Tjahjo mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi lagi APBD DKI Jakarta 2018 bersama gubernur dan DPRD. Ia menegaskan bahwa anggaran APBD DKI 2018 harus mencakup janji-janji politik Gubernur DKI Jakarta dan memastikan program strategi nasional presiden di daerah.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: