Pihak La Nyalla Juga Lancarkan Tuduhan ke Oknum Gerindra

Liputan6.com, Jakarta - Tak jadi dicalonkan sebagai cagub di Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti berkicau. Belakangan, ia membeberkan dugaan permasalahannya dengan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto.

La Nyalla mengaku, ia dimintai uang Rp 40 miliar oleh Prabowo meski belum menerima rekomendasi dari Ketua Umum Gerindra tersebut untuk maju di Pilkada Jawa Timur.

Dugaan kemudian kian liar. Orang dekat mantan Ketua Umum PSSI itu, Tubagus Daniel Hidayat mengaku, pihaknya sudah menggelontorkan banyak uang ke seorang oknum di Gerindra terkait Pilkada Jawa Timur. Uang itu, menurut dia, untuk pencalonan La Nyalla.

"Perjalanan demi perjalanan, timbul minta (mobil) Rubicon satu. Saya iyakan, saya belum main rekam-rekaman, saya masih percaya, selanjutnya minta uang," kata Daniel saat mendampingi La Nyalla, pada konferensi pers di Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Kamis 11 Januari 2018.

Daniel mengaku punya bukti soal sejumlah pemberian tersebut. "Total-total Rp 6 miliar," kata dia. 

Pria yang juga disebut sebagai bendahara La Nyalla ini juga mengaku ditagih sejumlah uang oleh anggota DPP Partai Gerindra inisial F.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah tudingan La Nyalla terkait adanya permintaan uang sebesar Rp 40 milliar oleh Prabowo Subianto. Fadli mengaku tidak pernah mendengar ataupun menemukan bukti akan pernyataan itu.

Dia meyakini Prabowo hanya menanyakan kesiapan finansial La Nyalla sebagai kebutuhan logistiknya selama Pilkada Jatim 2018.

"Kalau misalnya itu terkait dipertanyakan kesiapan untuk menyediakan dana untuk pemilik yang digunakan untuk dirinya sendiri itu sangat mungkin," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018).

Dia menjelaskan logistik sangat dibutuhkan saat pertarungan, apalagi kebutuhan Pillkada sangat besar. Seperti halnya untuk pemenangan baik digunakan untuk pertemuan, perjalanan, konsumsi, untuk saksi dengan jumlah tempat pemungutan suara yang sangat besar, hingga untuk gerakan relawan.

"Jadi saya kira wajar, bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan partai, tapi kepentingan yang bersangkutan," ujar dia.

Karena hal itu, Fadli menyebut terdapat kesalahpahaman di antara keduanya. Sehingga permasalahan itu dapat dikomunikasikan kembali.

"Saya kira itu miskomunikasi, saya kira bisa diperdebatkan apa yang dimaksud. Mungkin itu komunikasi saja," jelas Fadli.

Saksikan video pilihan di bawah ini: