Menkumham: Pasal Penghinaan Presiden Dibahas Sebelum Era Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan, pasal penghinaan presiden yang tengah dibahas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bukan merupakan permintaan dari Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, pasal penghinaan presiden tersebut sudah ada pada pemerintahan sebelumnya.

"Enggaklah, pasal itu sebelum pemerintahan ini ada sudah dibahas. Itu kan di draf," kata Yasonna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Menurut Yasonna, sudah dibuat batasan yang jelas dalam pasal tersebut sehingga tidak multitafsir. Selain itu, juga agar tidak membatasi masyarakat dalam mengkritik Presiden.

"Jadi harus dibedakan mengkritik dengan menghina. Kalau mengkritik itu oke-oke saja. Kalau mengkritik pemerintah itu memang harus, tapi menghina itu soal personal, soal yang lain, ini simbol negara," ucap Yasonna.

Sebelumnya, Ketua Tim Pemerintah Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Enny Nurbaningsih mengatakan, pasal penghinaan presiden bertujuan melindungi pemimpin negara.

Alasannya, di Indonesia terdapat pasal tentang perlindungan wakil pimpinan negara asing beserta lambangnya. Dengan begitu, presiden dan wakil presiden pun diusulkan untuk harus dilindungi.

"Apa iya pimpinan negara sendiri, presiden dan wakil presiden, tidak kita rumuskan yang sejenis dengan itu," kata Enny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2018.

Dia menyebut, pasal itu sebelumnya juga telah didiskusikan dengan para ahli. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal penghinaan presiden pada 4 Desember 2006 juga sudah dikaji.

"Ini sudah dilakukan sedemikian rupa dalam rangka menelaah putusan MK Nomor 13-22 tahun 2006," ujar Enny.

Saksikan Vieo Pilihan di Bawah Ini: