Tekan Hoax, Organisasi Kepemudaan Ini Bentuk Satgas Cyber

Liputan6.com, Jakarta - Peredaran hoax di tengah masyarakat telah meresahkan banyak pihak. Tak hanya pemerintah, sejumlah elemen pun berupaya untuk menangkal berita tak valid tersebut.

Seperti yang dilakukan Forum Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) DKI Jakarta. Organisasi yang dipimpin Arif Bawono ini mengaku telah membentuk Satgas Cyber.

"Peredaran berita hoax di media sosial sudah sangat mengkhawatirkan. Kita tidak ingin bangsa terpecah belah karena berita hoax," kata Arif Bawono, usai bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Selasa (27/2/2018).

Untuk meningkatkan kemampuan dalam teknologi, FKPPI telah menyelenggarakan pelatihan cyber kepada para pemuda dan mahasiswa. Mereka diminta bijak dalam menggunakan internet. Tujuannya agar mereka menjadi agen anti hoax.

Langkah itu didukung Ketua DPR Bambang Soesatyo. Dia menegaskan gerakan organisasi kepemudaan melawan hoax merupakan wujud dari aksi bela negara. Pemuda zaman now diminta tetap aktif dalam berbagai kegiatan positif yang dapat memajukan bangsa.

Baginya, tindakan FKPPI Jakarta itu sebaiknya dapat dicontoh organisasi kemasyarakatan yang lain. 

"Saya akan sampaikan kepada Badan Siber dan Sandi Negara, agar Satgas Cyber FKPPI bisa bekerja sama dan memperkuat pertahanan cyber nasional," ujar pria yang disapa Bamsoet dalam keterangan tertulisnya.

Menurut dia, pemuda dan kalangan organisasi kemasyarakatan punya peran sakral dalam bela negara. Dirinya mendukung organisasi seperti FKPPI aktif membuat berbagai kegiatan posisif.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Selain itu, ‎Bamsoet juga menjelaskan bahwa FKPPI menyampaikan permasalahan terkait penggusuran di berbagai kompleks perumahan TNI. Para anak purnawirawan sangat berharap agar ada solusi terbaik.

"Saya akan komunikasikan dengan Panglima TNI dan jajarannya. Kita clear-kan persoalannya, dan akan segera kita cari jalan keluar terbaiknya," janji Bambang.

Solusi itu, lanjut dia, bisa dengan diikutkan program-program yang digulirkan Pemprov DKI. Seperti misalnya kepemilikan rumah melalui DP nol rupiah.

"Misalnya melalui kerja sama dengan program kepemilikan rumah DP 0 persen yang sedang digalakkan oleh Pemda DKI Jakarta," tambah Bamsoet.