Wacana Mobil Masuk Jakarta Bayar, Ini Penjelasan BPTJ

Liputan6.com, Jakarta - Sempat muncul wacana untuk menerapkan pemberlakuan tarif bagi mobil pribadi yang akan memasuki wilayah Jakarta. Hal ini digelontorkan oleh Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono.

Namun, konsep tersebut bukanlah hal baru. Sistem ini adalah Electronic Road Pricing (ERP) yang pernah digulirkan oleh Joko Widodo saat masih menjadi Gubernur DKI dan akan terealisasi pada era pemerintahan Anies Baswedan.

"Jadi ERP itu kan sudah diterapkan di Jakarta walaupun belum diimplementasikan. Jadi bukan barang baru," jelas Bambang kepada Liputan6.com, Jakarta, Selasa 27 Maret 2018.

Sistem ERP ini nantinya memaksa para pengendara mobil pribadi untuk membayar ekstra saat kendaraan melaju di Jakarta pada jam-jam sibuk. Dia menilai, cara ini bisa menggeser minat masyarakat dari mobil pribadi yang memang dikenal lebih nyaman ke transportasi umum.

"Karena mobil pribadi susah disaingin. Mobil pribadi nyaman, bisa bawa barang pribadi, begitu buka pintu rumah dia langsung ada mobilnya. Jadi kami perlu ada kebijakan push supaya orang bergeser menggunakan angkutan umum," papar Bambang.

Bambang berharap, naiknya tarif kendaraan pribadi ke Jakarta dengan konsep ERP nanti bisa membuat masyarakat perlahan meninggalkan kendaraan pribadi.

"Sehingga biaya transportasi menggunakan mobil pribadi semakin mahal. Orang kalau semakin mahal males kan mending angkutan umum," kata Bambang.

ERP memang menjadi salah satu solusi jangka panjang BPTJ atasi kemacetan di Ibu Kota. Rencana jangka panjang lain yang tengah digarap BPTJ adalah membangun perumahan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD).

Perumahan ini nantinya akan dibangun di dekat simbol transportasi seperti terminal atau stasiun sehingga warga tidak kesulitan menjangkau angkutan umum.

"Selama ini kan orang menggunakan mobil pribadi karena perumahan tidak punya angkutan masalnya. Mereka (beriklan) jualannya juga 'perumahan kita 5 km dari jalan tol, 5 menit dari jalan tol' sehingga orang menggunakan mobil pribadi," ucap Bambang.

Untuk itu, pihaknya akan segera membangun perumahan konsep TOD dengan menggandeng pihak swasta. Ada 47 titik potensial di Jabodetabek yang akan dibangun perumahan TOD.