DPRD DKI: Pungli di Kelurahan Bukan Isapan Jempol

Seorang warga Gandaria Utara mengaku menjadi korban pungli di Kelurahan Gandaria Selatan. Tak tahan terus dimintai uang, ia mengadu ke DPRD DKI Jakarta.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 21 Jul 2018, 05:37 WIB
Diterbitkan 21 Jul 2018, 05:37 WIB
Jangan Main-main, Saber Pungli Akan Disebar ke Daerah-daerah
Jika ada praktik yang menyimpang, jangan ragu untuk melaporkannya ke Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). (Ilustrasi: Tv Liputan6 Petang/Arnaz Sofian)

Liputan6.com, Jakarta Seorang warga Gandaria Utara, Jakarta Selatan, mengaku menjadi korban pungli di Kelurahan Gandaria Selatan. Tak tahan terus dimintai uang, ia mengadu ke DPRD DKI Jakarta.

Warga bernama Salmah itu menyebut ada oknum kelurahan diduga pungli dengan meminta uang jutaan rupiah agar sertifikat yang tengah Salmah urus dapat dikerjakan.

"Sudah urus hampir satu tahun, total sudah Rp 8 juta lebih untuk urus sertifikat rumah," kata Salmah saat dihubungi, Jumat (20/7/2018).

Salmah menyebut oknum lurah meminta uang semula dari harga Rp 500 ribu untuk keperluan pengukuran rumahnya yang berada di Jalan Dahlia, Gandaria Utara, itu.

"Dimintain (uang) staf kelurahan itu," ucapnya

Kakak Salmah, Abdul Rozak, menyebut adiknya telanjur percaya dengan staf bidang pelayanan masyarakat Kelurahan Gandaria Utara berinisial A itu. Hal tersebut yang membuat Salmah mau saja memberikan uang. Padahal, tarif normal pembuatan sertifikat rumah menurut dia hanya Rp 2 juta.

"Cuma kita bayar tidak ada mendaftar itu tidak pernah ada tanda terima, tanggal berapa setelah itu tiba-tiba ada gelombang dua untuk prona Gandaria Utara. Dia (oknum) bilang butuh sekian-sekian, adik saya percaya aja," ucapnya

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi sempat menyatakan kinerja kelurahan terus meorosot. Bahkan, saat ini kerap terjadi pungli. Pernyataan Pras dijawab Anies dengan menyebut agar warga melaporkan oknum padanya.

Saat ini, Prestio menegaskan, dugaan terjadinya pungli dalam pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di kelurahan bukan isapan jempol.

"Ini laporan masuk lagi. Namanya, ibu Salmah telah berikan uang Rp 8.4 juta. Ini diminta lagi Rp 3 juta. Loh ini opo. Tolong lah, warga lagi susah, jangan dibuat susah. Anies, harus berantas pungli," kata Pras.

Dia meminta agar Anies jangan hanya sibuk pencitraan dan lalai mengawasi anak buahnya.

"Bagi saya ini akibat lemahnya pengawasan. Apa yang saya sampaikan benar ada pungli. Bukan isapan jempol. Ini bakal terus ada pengaduan. Warga jangan segan-segan mengadu ke fraksi ke DPRD DKI kalau ada pungli,"tandas dia.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya