Pemerintah Fokus Bangun Kesejahteraan Warga Perbatasan

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menilai pembangunan di perbatasan bukan sekadar urusan keamanan namun juga kesejahteraan. Pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia dinilai wujud nyata bahwa negara hadir di dua hal tersebut.

“Ketika hidup masyarakat kita di perbatasan sudah baik, maka mereka dengan sendirinya akan berpikir tentang keamanan,” kata Moeldokodi Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Sebagai negara yang merentang luas dan berbatasan dengan negara lain, Indonesia tidak terhindarkan dari masalah-masalah di perbatasan. Mulai dari pergeseran patok, sampai kejahatan transnasional berupa penyelundupan atau imigran ilegal.

Dalam konteks itu, Moeldoko menjelaskan pemerintah akan menggunakan dua model pendekatan. Yaitu kesejahteraan dan juga keamanan. Bila keamanan yang diutamakan, negara akan menempatkan personel militer dan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) di sepanjang 2.000 km perbatasan antara Kalimantan dengan Malaysia.

“Lebih efisien mana kalau kita bangun basis perekonomian di daerah itu?” katanya lagi.

Atas dasar pertimbangan itu pula lah, tahun ini pemerintah membangun empat pasar bernama Toko Indonesia di Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Malaysia. “Sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya terjamin, hidup dengan baik,” kata Moeldoko.

Dia juga menyebut masyarakat di perbatasan dilibatkan dalam menjaga kedaulatan negara. Ini disebut dengan konsep Public Private People Partnership.

“Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pembangunan, jadi menimbulkan sense of belonging,” timpal Moeldoko.

Ditambah dengan pembangunan infrastruktur, seperti trans Kalimantan atau trans Papua, Moeldoko berharap pembangunan di perbatasan akan membuat masyarakat di sana terkoneksi secara batin.

“Mereka merasa bagian dari Indonesia,” pungkas dia.

Dan sejauh ini, pemerintah sudah di jalur yang benar. Menurut anggota Komisi V DPR, Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan pembangunan infrastruktur hingga ke daerah perbatasan dan pulau terluar sangat bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tersebut.

“Pembangunan memberikan dampak ekonomi bagi daerah perbatasan,” ujar legislator partai Nasdem itu kepada wartawan di gedung parlemen, Jakarta.

Setidaknya, lanjut Syarif, kebijakan pembangunan Presiden Jokowi mempermudah akses, memperpendek jarak tempuh bagi masyarakat sekitar.

"Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi selama tiga tahun patut didukung penuh oleh Komisi V,” kata Syarif yang berasal dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat itu.