Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Moeldoko: Pemerintah Tindaklanjuti Laporan GP Ansor soal Ormas Bentuk NKRI Bersyariah

Moeldoko meminta seluruh elemen masyarakat tidak boleh ragu menghadapi kelompok radikal.

oleh Liputan6.com diperbarui 11 Jan 2019, 14:26 WIB

Diterbitkan 11 Jan 2019, 14:26 WIB

Pertemuan Presiden Jokowi dan GP Ansor, Jumat (11/1/2019). (Liputan6.com/Lizsa Egeham)

Liputan6.com, Jakarta Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pemerintah akan menindaklanjuti laporan Gerakan Pemuda (GP) Ansor terkait adanya sejumlah ormas yang ingin membentuk konsep bernegara NKRI Bersyariah.

Menurut Moeldoko, pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi kelompok mana pun yang ingin mengganti konsep negara. Dia menyerukan agar kelompok radikal menjadi musuh bersama di masyarat.

"Kita semuanya harus memiliki sikap yang sama. Jadi akan lebih bagus lagi nanti kalau menempatkan (kelompok) radikal sebagai musuh bersama," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Mantan Panglima TNI ini menegaskan, seluruh elemen masyarakat tidak boleh ragu menghadapi kelompok radikal. Sebab, mereka berpotensi mengganggu masa depan generasi muda dan bangsa.

"Daripada berkembang ke depan sekarang harus putus tidak boleh lagi berkembang," ucap dia.

Mengenai laporan GP Ansor ,mengenai adanya kelompok radikal yang mendukung salah satu kontestan pemilu 2019, menurut Moeldoko, Jokowi tidak menanggapi.

"Pak Jokowi tidak memberikan tanggapan, tapi saya pribadi ingin mengingatkan siapa pun yang bermain-main dengan itu, menggunakan kelompok-kelompok radikal untuk kepentingan politik praktis, maka ini akan menjadi back fire. Ingat itu. Jadi jangan main-main dengan itu," kata dia.

Dukungan Kelompok Radikal

Sebelumnya, Ketua GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pihaknya menemukan ada kelompok radikal yang terkonsolidasi akibat kontestasi pilpres 2019. Kelompok tersebut tersebar di Jawa Barat dan di luar pulau Jawa.

"Riau misalnya, terkonsolidir. Jawa Barat apalagi," ucap Yaqut.

Menurut Yaqut, kelompok radikal ini tidak merusak pemilu 2019. Mereka hanya berafiliasi dengan salah satu kontestan pemilu yang bisa mengakomodir agenda pendirian negara khilafah atau NKRI bersyariat.

Putra dari Muhammad Cholil Bisri ini enggan menyebut siapa kontestan yang dekat dengan kelompok radikal tersebut.

"Saya tak mau sebut, namun faktanya ada. Bisa dirasakan lah, saya kira kawan-kawan wartawan juga tahu," ujar dia.

Reporter: Titin Supriatin

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓