Cara Jokowi Cegah Konflik Sengketa Lahan Rumah Ibadah

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi membagikan sertifikat tanah wakaf bagi rumah ibadah dan pondok pesantren di Ngawi, Jawa Timur.

"Hari ini telah dibagikan 253 sertifikat tanah wakaf dari 7.700 yang telah diberikan di Provinsi Jawa Timur," kata Jokowi di lokasi, Jumat (1/2/2019).

Tak hanya di Jatim, Jokowi memastikan penyerahan sertifikat untuk rumah ibadah dan lembaga pendidikan juga dilakukan di seluruh provinsi.

Jokowi berharap dengan adanya serifikat wakaf ini, tak ada lagi sengketa tanah di rumah ibadah.

"Kenapa ini diberikan dan dipercepat baik untuk masjid, tempat pendidikan, musalah, dan pondok pesantren? Karena setiap saya masuk ke desa, masuk ke kampung, pergi ke daerah suara yang masuk ke telinga saya adalah sengketa lahan," ujar dia.

Jokowi menuturkan tanah wakaf banyak yang menjadi sengketa. Jokowi mencontohkan adanya tanah masjid yang disengketakan oleh ahli waris di Jakarta.

"Sudah dibangun masjid besar, tempatnya strategis di tengah kota. Dulunya tidak ada masalah. Tapi begitu tanah di situ sekarang harganya sudah Rp 120 juta per meter, baru ada masalah. Oleh ahli waris dituntut," tutur Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin para pemegang sertifikat tanah wakaf menjaga dengan baik pemberian pemerintah tersebut.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Jokowi mengapresiasi kinerja dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bekerja keras dalam memberikan sertifikat wakaf hingga sertifikat tanah untuk rakyat. Sehingga pemilik tanah memiliki bukti hukum yang kuat untuk menghindari sengketa tanah yang kerap terjadi di masyarakat.

"Pak Menteri BPN dengan Kanwil BPN dan kantor BPN kerjanya cepat sekali sekarang ini. Begitu diperintah langsung, hampir di setiap provinsi. Karena saya beri target. Kerja itu harus diberi target jumlah," terang dia.

Kepada para jemaah yang hadir, Jokowi mengingatkan agar sama-sama menjaga persatuan dan persaudaraan. Dia tak ingin perbedaan politik dan pandangan membuat masyarakat menjadi terpecah.

"Jangan sampai antarkampung tidak saling omong gara-gara pilihan bupati, antartetangga tidak saling omong gara-gara pilihan gubernur, dalam majelis taklim enggak saling omong gara-gara pilihan presiden. Padahal pilihan bupati, gubernur, wali kota, presiden setiap 5 tahun ada terus. Apa kita gak mau ngomong-ngomong terus?" ucap Jokowi.