JK: Kalau Tidak Mau Mahal Lewat Jalan Biasa Saja

JK mengaku tidak menutup kemungkinan dengan adanya pro dan kontra, pemerintah akan mengevalusi tarif tol Trans Jawa

oleh Liputan6.com diperbarui 13 Feb 2019, 01:02 WIB
Diterbitkan 13 Feb 2019, 01:02 WIB
20170419-Wapres JK Nyoblos Pilkada Jakarta di TPS 03-Herman
Wapres Jusuf Kalla (JK) mendatangi TPS 03 Kelurahan Pulo, Jakarta Selatan, Rabu (19/4). Ditemani istri, Mufidah Kalla dan sang cucu, JK memberikan suaranya pada Pilkada DKI putaran kedua di TPS bernuansa Betawi tersebut. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi keluhan masyarakat atas mahalnya tarif tol Trans Jawa. Dia menyarankan agar pengguna tol yang merasa terlalu mahal bisa melewati jalur lain.

"Sama karena investasinya terlalu mahal. Tapi kalau itu jangka jauh. Ini jangka pendeklah. Kan ada tripnya, kalau tidak mau merasa mahal jalan biasa saja," kata pria yang akrab disapa JK di kantornya Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).

Dia juga menepis bahwa para pengusaha logistik tidak dirugikan terkait tarif tol tersebut. Menurut JK, tarif yang sudah ditentukan pemerintah sudah sesuai dengan jarak tempuh dan fasilitas yang ada.

"Saya kira tidak merasa dirugikan. Jadi kalau memang merasa mahal ya kembali ke jalan biasa. Mungkin bagus tidak terlalu macet. Karena yang lainnya ikut jalan tol," kata JK.

Namun, ia mengaku tidak menutup kemungkinan dengan adanya pro dan kontra, pemerintah akan mengevalusi tarif tol Trans Jawa. Tetapi keputusan itu, kata dia, tetap ada dipengguna jalan.

"Ya tergantung, mau pilih yang mana. Mau pilih murah atau pilih yang cepat. Semua ada harganya. Kalau mau pilih cepat ya 8 jam bisa sampai Surabaya.Atau mungkin berapa jam, atau kalau mau pake jalan biasa mungkin butuh 12 jam," jelas JK.

 

Bukan Hanya Tarif Mahal

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memanggil Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang tergabung dalam Asosiasi Tol Indonesia (ATI) untuk mengadakan rapat tertutup dan membahas rumusan tarif Tol Trans Jawa yang banyak dikeluhkan para pengguna.

Ditemui usai rapat, Menteri Basuki mengatakan, pemerintah ingin mendengar pendapat dari para operator tol terkait kemungkinan pemangkasan tarif. Namun begitu, banyak pertimbangan lain yang juga harus dipikirkan lebih lanjut sebelum hasil akhir diketok palu.

"Seperti saya sampaikan, sebetulnya tidak semata-mata tarif, ada beberapa hal lain yang mesti dipertimbangkan. Misalnya disampaikan kalau tarif diturunkan nanti pedagang di Pantura juga pada protes katanya. Kalau diturunkan pengguna jalan banyak pindah ke tol, warung usahanya jadi sepi," ungkap dia di kantornya,Jakarta, Selasa 12 Februari 2019.

Opsi selanjutnya, pemerintah turut menyoroti penggunaan transportasi yang 95 persen masih didominasi oleh jalan raya. Dia menginginkan agar pengguna jalur darat bisa coba beralih moda transportasi menuju kereta api atau kapal laut, sehingga jalan raya dan tol bisa lebih terawat dan awet.

Selain itu, Menteri Basuki juga ikut mengamati keberadaan angkutan domestik berlebih muatan (Over Dimension Over Load/ODOL) yang kerap memadati jalan tol.

"Mereka kan tidak bisa lari lebih dari 40 kilometer per jam, sehingga mereka masuk tol pun menjadi lambat dan tidak perlu cepat. Nah kalau tidak perlu cepat mereka lewat jalur Pantura," ujar dia.

 

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya