Sekretaris Ditjen PUM: Ormas Diharapkan Dapat Menjadi Elemen Pendukung Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) menyelenggarakan Forum Kemitraan/Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan LNL. Sekretaris Ditjen Polpum Kemendagri, Didi Sudiana, mengatakan bahwa pertumbuhan Ormas terus meningkat. Sampai dengan 22 April 2019, jumlah ormas mencapai 412.597.

Forum itu sendiri dilaksanakan untuk mendukung Ormas meningkatkan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam menjalankan visi dan misi demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia serta memelihara keutuhan dan kedaulatan negara Indonesia. 

“Dengan jumlah Ormas yang banyak tersebut, diharapkan dapat menjadi elemen pendukung bagi pemerintah sebagai mitra yang strategis dalam pembangunan bangsa dan mencapai tujuan nasional. Mengingat Ormas adalah wadah aspirasi, semangat kebersamaan, inspirasi bagi masyarakat, serta pemelihara dan pemersatu bangsa” ujarnya, di Hotel Marina Kota Ambon.

Forum Kerja Sama tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelompok perempuan penyandang difabel dan kelompok marjinal lainnya agar mampu mencegah penyebaran hoax dan radikalisme. Didi berharap, Ormas dapat menangkal sekaligus menyaring data yang belum pasti kebenarannya agar tidak menimbulkan ujaran kebencian, terutama pasca Pemilu 2019.

Ia menambahkan, masalah lain yang menjadi viral saat ini juga berasal dari maraknya isu radikalisme dan intoleran di tengah masyarakat Indonesia. Isu agama digunakan sebagai alat untuk mengacaukan kebhinekaan dan stabilitas politik.

"Kita patut berbangga dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di saat negara-negara di belahan dunia lain, terutama Eropa dan Timur Tengah sedang mengalami masa-masa sulit, krisis keamanan, krisis politik, dan sosial yang berkepanjangan. Namun hingga saat ini, Indonesia yang kita cintai ini masih berdiri tegap sebagai Bangsa dan Negara yang berdaulat dan relatif stabil dalam kerangka NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Maka dari itu, melalui forum ini diharapkan akan terjalin kesamaan presepsi dan pemahaman yang sama antara Pemerintah dengan Ormas,” ucap Didi.

(*)