Rapat Paripurna Tentang RUU APBN 2020 Hanya Dihadiri 55 Anggota DPR

Sejak pukul 11.00 WIB, berdasarkan head count tercatat hanya 55 orang yang hadir.

oleh Liputan6.com diperbarui 22 Agu 2019, 12:50 WIB
Diterbitkan 22 Agu 2019, 12:50 WIB
Bangku Kosong di Sidang Paripurna DPR
Suasana Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Sejumlah bangku terlihat kosong dalam sidang yang beragendakan pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ketua DPR Bambang Soesatyo tersebut. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini, Kamis (22/8/2019) menggelar rapat paripurna Masa Sidang I Periode 2019-2020. Dalam rapat itu akan membahas pandangan fraksi soal RUU APBN Tahun 2020 beserta nota keuangannya.

Pantauan Merdeka.com, dalam ruang rapat tersebut tampak sepi. Sejak pukul 11.00 WIB, berdasarkan head count tercatat hanya 55 orang yang hadir.

Rapat sendiri dimulai pukul 11.00 WIB dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Saat ini juga masih berlangsung pembacaan pendapat fraksi-fraksi soal RUU APBN 2020.

Namun, berdasarkan absensi pimpinan rapat yakni Fadli Zon mengatakan rapat kuorum karena sudah tercatat 303 anggota yang hadir.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, belanja negara pada 2020 akan difokuskan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangan di hadapan Sidang Paripurna Gabungan DPR dan DPD, Senayan, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2019.

 

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

Pembangunan di Luar Jawa

Oleh karena itu, pemerintah akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru.

"Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau luar Jawa. Apabila kita membiarkan hal tersebut berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah," kata Presiden Jokowi saat itu.

 

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya