Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Tolak Revisi Undang-Undang, KPK Minta Dukungan Jokowi

Agus menilai, RUU KPK berpotensi melemahkan lembaga yang kini dia pimpin dalam memberantas tindak pidana korupsi.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 05 Sep 2019, 20:08 WIB

Diterbitkan 05 Sep 2019, 20:08 WIB

Barang Bukti Dugaan Korupsi Impor Bawang Putih

Ketua KPK Agus Rahardjo. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengirimi surat kepada Presiden Jokowi. Surat dilayangkan lembaga antirasuah terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Besok pagi (kirim surat ke Jokowi) secepat-cepatnya mengirimkan itu. Kami perlu mempersiapkan," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019).

Agus mengatakan, RUU KPK berpotensi melemahkan lembaga yang kini dia pimpin dalam memberantas tindak pidana korupsi. Agus menyadari RUU KPK inisiatif DPR tersebut tidak akan menjadi UU jika Jokowi menolak. Karena UU dibentuk berdasarkan persetujuan DPR dan presiden.

"KPK percaya Presiden akan tetap konsisten dengan pernyataan yang pernah disampaikan bahwa Presiden tidak akan melemahkan KPK," kata Agus.

Agus berharap Jokowi membahas terlebih dulu bersama akademisi, masyarakat dan lembaga terkait untuk memutuskan perlu atau tidaknya merevisi UU KPK.

"KPK percaya, presiden akan tetap konsisten dengan pernyataan yang pernah disampaikan bahwa Presiden tidak akan melemahkan KPK. Dan KPK juga mendukung program kerja Presiden melalui tugas pencegahan dan penindakan korupsi," kata dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Belum Butuh Perubahan UU KPK

Massa Tuntut Jokowi Pilih Pimpinan KPK Bersih dan Jujur

Massa gabungan dari beberapa organisasi menggelar aksi damai terkait pemilihan calon pimpinan KPK di Jakarta, Kamis (5/9/2019). Massa menuntut Presiden Joko Widodo memilih pimpinan KPK yang bersih dan jujur karena banyaknya polemik seputar Capim KPK. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Agus mengaku pihaknya sudah pernah menyampaikan bahwa Indonesia belum membutuhkan perubahan UU KPK.

Pembahasan Revisi UU KPK yang secara diam-diam, menunjukan DPR dan pemerintah tidak mau berkonsultasi dengan masyarakat.

"Atas kondisi tersebut di atas, KPK perlu menyampaikan sikap menolak revisi UU KPK karena kami tidak membutuhkan revisi UU untuk menjalankan pemberantasan korupsi. Apalagi jika mencermati materi muatan RUU KPK yang beredar, justru rentan melumpuhkan fungsi-fungsi KPK sebagai lembaga independen pemberantas korupsi," Agus menegaskan.

Lanjutkan Membaca ↓