Liputan6.com, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya menemukan adanya 15 daerah atau desa yang hilang. Desa yang hilang itu salah satunya di Jawa Timur yang terkena lumpur Lapindo.
"Ya kalau sekarang ada 15-an lah. Ini kita lagi kaji lebih dalam lagi dalam rangka mensuport Bu Menkeu untuk lebih detail lagi berapa sih desa yang kalau memang ada berapa, dimana kita lagi menggerakan meminta kepada pada pendamping desa untuk terus memantau. Karena wilayah kita disitu," kata Abdul Halim di Kantor Kemendes PDTT, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).
Selain itu, ia mengungkapkan, ada beberapa desa yang memang penduduknya jarang berada di lokasi tinggalnya yang juga masuk dalam kategori desa hilang. Sehingga, saat pihaknya melakukan pengecekan tak terlihat adanya penduduk yang tinggal di desa tersebut.
Advertisement
"Desa yang tidak ada seperti itu, terus ada lagi desa, karakter desa yang struktur pemerintahannya ada kemudian penduduknya ada tetapi lotus," ungkapnya.
"Desa itu ada di wilayah sekitar hutan, sehingga ketika dilakukan survei tidak ada penduduknya padahal penduduknya lagi kerja di hutan malam-malam penduduknya balik ke desa itu juga ada model desa seperti itu. Itu laporan yang disampaikan oleh para pendamping desa kepada kita kementerian, karena memang ranahnya Kemendes disitu," sambungnya.
Ia pun menyebut, 15 desa yang seperti dimaksudkan itu mayoritas berada di luar Pulau Jawa. Namun, ia tak bisa menyebutkan secara detail lokasi desa yang dimaksudnya itu.
"(15 desa atau daerah dimana saja) Banyak di luar Jawa, juga ada. Lupa ada beberapa daerah, tapi kebanyakan ada di luar Jawa," sebutnya.
Â
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Evaluasi Bersama
Dengan adanya 15 desa atau daerah yang tak berpenghuni atau hilang, nantinya Kemendes PDTT bersama dengan Kemenkeu dan Kemendagri akan melakukan evaluasi.
"Bukan investigasi, tapi para pemdamping desa melakukan verifikasi apa benar di wilayahnya di sekitarnya ada informasi dan fakta-fakta seperti itu. Nanti kita akan foding ke Kemenkue dan Kemendagri untuk bahan tambahan dan menjadi bagian dari evaluasi," pungkasnya.
Â
Reporter: Nur Habibie/Merdeka.com
Advertisement