Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Jokowi soal Polemik Anggaran DKI: Kalau Ada yang Keliru, Diingatkan

Jokowi memaklumi banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan para kepala daerah, sehingga tak semua rancangan anggaran dipantau.

oleh Liputan6.com diperbarui 13 Nov 2019, 15:31 WIB

Diterbitkan 13 Nov 2019, 15:31 WIB

Didampingi Anies Baswedan, Jokowi Tinjau Wisma Altet

Presiden Jokowi didampingi Gubernur DKI Anies Baswedan saat meninjau wisma atlet di Kemayoran, Senin (26/2). Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat persiapan wisma untuk menampung para atlet Asian Games 2018. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berbicara tentang kebijakan kepala daerah saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019. Dia meminta kebijakan kepala daerah tak dikriminalisasi.

Jokowi mengambil contoh rancangan APBD DKI Jakarta yang belakangan ini menuai polemik.

"Saya beri contoh di DKI, mata anggaran itu 57 ribu. Kalau ada yang keliru 1, 2, 3 segera cepat diingatkan," kata Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Jokowi memaklumi banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan para kepala daerah, sehingga tak semua rancangan anggaran dipantau. Dia juga meminta publik turut memaklumi kekeliruan rancangan anggaran dalam APBD DKI.

"Enggak mungkin ngontrol segitu banyak seorang gubernur, bupati, wali kota. Diingatkan awal-awal sebelum bekerja melaksanakan program itu. Ini yang kita harapkan," ujar Jokowi.

Sebagai informasi, usulan RAPBD DKI 2020 atau KUA-PPAS APBD 2020 tengah mendapat sorotan. Sebab, beberapa usulan anggaran dinilai tak masuk akal

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Anggaran Disebut Tak Masuk Akal

Misalnya, mulai dari anggaran pengadaan ballpoint Rp124 miliar, anggaran komputer Rp121 miliar, hingga pembelian lem aibon senilai Rp82 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun sudah menegur para beberapa kepala dinas terkait anggaran fantastis tersebut.

Anies juga menyalahkan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan dari pemerintahan sebelumnya yang menurutnya tidak pintar sehingga tak bisa mendeteksi anggaran janggal.

Reporter: Titin Supriatin

Sumber: Merdeka

Lanjutkan Membaca ↓