Gerindra: Pidato Soal Bahaya Komunisme Bukan Atas Nama Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengklarifikasi bahwa pidato Rektor Universitas Pertahanan dalam sebuah diskusi tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mengatasnamakan Menteri Pertahanan, dibacakan tanpa persetujuan Prabowo Subianto.

"Naskah pidato tersebut tidak ada konfirmasi, tidak ada persetujuan dan tidak diberikan kewenangan mengatasnamakan Menhan," kata Dasco di Jakarta, Minggu (24/11/2019).

Karena itu dia menilai, pernyataan Rektor Unhan Letnan Jenderal TNI Tri Legionosuko tentang PKI dan Gerakan 30 September 1965, merupakan pendapat pribadi Rektor Unhan.

Dasco mengatakan, Prabowo berhalangan hadir dalam diskusi panel buku bertajuk "PKI Dalang dan Pelaku Kudeta G30S/65" di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Sabtu (23/11).

"Dalam acara itu, Prabowo sebagai Menhan tidak hadir namun yang membacakan pidato adalah Rektor Universitas Pertahanan yang mengatasnamakan Prabowo sebagai Menhan," ujarnya yang dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan, setelah pihaknya melakukan kroscek, ternyata naskah pidato tersebut tidak ada konfirmasi dan tidak ada persetujuan serta tidak diberikan kewenangan mengatasnamakan Menhan Prabowo Subianto.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Rektor Unhan Letnan Jenderal TNI Tri Legionosuko dalam diskusi panel buku bertajuk "PKI Dalang dan Pelaku Kudeta G30S/65" di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Sabtu (23/11) membacakan pidato yang mengatasnamakan Menhan Prabowo Subianto.

Dalam pidato tersebut disebutkan Prabowo Subianto, meminta segenap elemen bangsa tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya laten komunis, karena beberapa negara penganut ideologi komunis masih eksis.

Prabowo juga disebutkan meminta seluruh guru sejarah menyampaikan kejamnya pemberontakan PKI atau peristiwa G30S/65 kepada para siswa.

Menurut Prabowo, pengetahuan tentang sejarah dan kejamnya gerakan PKI harus diketahui oleh generasi muda.

Acara bedah buku tersebut diselenggarakan oleh Gerakan Bela Negara dan Yayasan Masyarakat Peduli Sejarah.