Jokowi-Moon Jae-in Tegaskan Komitmen Beri Perlindungan ke ABK

Liputan6.com, Busan - Dalam pertemuan bilateral bersama Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan soal pentingnya perlindungan terhadapa anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal panjang.

Jokowi juga menyampaikan apresiasi atas diselematkannya enam orang warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai ABK di kapal yang tenggelam di wilayah Seogipo, Jeju.

"Di kapal tersebut, terdapat enam orang WNI yang bekerja sebagai ABK. Enam orang WNI tersebut selamat dan saat ini sedang menjalani perawatan kesehatan. Terima kasih atas upaya penyelamatan yang dilakukan otoritas Korea," ujar Jokowi kepada Moon Jae-in di Hotel Westin, Busan, Korea Selatan, Senin 25 November 2019.

Presiden Moon pun menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan terhadap para ABK Indonesi. Kepada Jokowi, dia memastikan bahwa pemerintah Korea Selatan selalu mengutamakan keselamatan.

"Kami berupaya agar ABK dapat bekerja dengan baik," ucapnya.

"Sekali lagi saya mohon agar Presiden Moon dapat memberikan perhatian terhadap sistem perlindungan ABK Indonesia ini," sambung Jokowi.

Di akhir pertemuan, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia mendukung posisi Korea sebagai Ketua MIKTA pada tahun 2020. Dia berharap agar kerja sama MIKTA dapat diintensifkan sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

"Saya harap Korea tetap menjadikan ekonomi kreatif sebagai prioritas MIKTA tahun 2020," kata Jokowi.

Pertemuan tersebut menghasilkan tiga nota kesepahaman yaitu deklarasi bersama pada penyelesaian akhir negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia dan Korea, Perjanjian Bebas Visa Bagi Pemegang paspor Diplomatik dan Dinas RI-Republik Korea, dan Kerja Sama Teknik Terkait Pemindahan dan Pengembangan Ibu Kota.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

MIKTA sendiri adalah forum kerja sama konsultatif antara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia untuk membahas berbagai isu strategis global dan kawasan. Kemitraan tersebut dibentuk pada 2013 di sela Sidang Umum PBB di New York dan bertujuan untuk mendukung pemerintahan global yang efektif.

Kelima negara anggota MIKTA adalah negara anggota kelompok ekonomi G20 dengan PDB relatif serupa dan sama-sama bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola global bermanfaat untuk semua negara.