Hadiri Rapim Kemhan, Ini 3 Pesan Jokowi untuk Menhan Prabowo Subianto

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi hadir langsung dalam Rapat Pimpinan (rapim) Kementerian Pertahanan yang digelar di Kompleks Kemhan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020) pagi.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi pun menyampaikan sejumlah pesan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang hadir dalam rapim seputar kedaulatan dan keamanan NKRI.

"Pagi hari ini saya perintahkan, kepada seluruh jajaran TNI Polri, harus bekerja, bersungguh-sungguh dalam rangka memperkuat dan menjaga kedaulatan negara kita Indonesia, untuk berdiri paling depan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI," kata Jokowi di Lapangan Bhineka Tunggal Ika Kemhan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Sementara itu, rapim ini sudah mulai dilakukan pada Rabu, 22 Januari 2020. Namun, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berhalangan dan baru dapat hadir dalam rapim hari kedua yang berakhir hari ini. Selain itu, dia menuturkan, kehadiran Jokowi bisa membangkitkan semangat.

"Kehadiran Bapak Presiden sebagai Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia sungguh membangkitkan semangat moril dan percaya diri," ungkap Prabowo.

Adapun dalam acara ini dihadiri juga oleh Menko Polhukam Mahfud Md, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz, serta kepala staf seluruh marta TNI, jajaran Kepolisian, serta Kemhan.

Berikut pesan Presiden Jokowi saat menghadiri rapat pimpinan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dihimpun Liputan6.com:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan, kedaulatan negara tidak bisa ditawar atau dinegosiasikan.

Dia pun memerintahkan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri untuk bekerja keras dalam memperkuat dan menjaga kedaulatan negara.

"Pagi hari ini saya perintahkan, kepada seluruh jajaran TNI Polri, harus bekerja, bersungguh-sungguh dalam rangka memperkuat dan menjaga kedaulatan negara kita Indonesia, untuk berdiri paling depan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan pentingnya kemampuan untuk mengatasi ancaman yang kompleks dan berimplikasi terhadap pertahanan negara.

Misalnya, konflik internal, perang asimetrik, gerilya, perang proxy, perang hybrid yang menggabungkan strategi militer dan nonmiliter, serta konvensional dan nonkonvensional.

"Ke depan tantangan kita semakin berat. Tantangan besar pertama adalah semakin luasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia," ucap Jokowi.

Melihat tantangan ke depan semakin besar, Jokowi menginginkan diplomasi antarnegara terus diperkuat. Di samping itu, alat pertahanan harus dipersiapkan semakin matang untuk menegakkan kedaulatan di kawasan Indonesia.

"Harus siap persenjataan untuk melakukan penegakkan hukum di wilayah kita," kata Jokowi.

Presiden Jokowi membela Menteri Pertahanan Prabowo Subianto soal kunjungan kerja ke luar negeri. Jokowi menyebut pihak yang mempertanyakan tujuan Prabowo ke luar negeri tak paham diplomasi pertahanan.

"Kalau ada yang bertanya itu belum mengerti urusan diplomasi pertahanan," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan Prabowo melawat ke luar negeri bukan sekadar jalan-jalan. Prabowo disebut mengecek langsung alat utama sistem senjata atau alutsista yang ingin dibeli pemerintah.

"Pak Menhan pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan, bukan sekedar jalan jalan," katanya.

Jokowi juga memastikan perjalanan dinas Prabowo ke luar negeri sudah mendapatkan izin darinya.

"Itu sudah kita diskusikan dengan Pak Menhan. Tidak sekali dua kali, banyak nih yang nggak tahu," ujar Jokowi.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Prabowo Subianto mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 127 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Angka tersebut tercatat terbesar sejak 2016.

"Perlu saya informasikan Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang," kata Jokowi.

Sebab itu, Jokowi mengingatkan, Kemhan harus menggunakan anggaran sebanyak Rp 127 triliun tersebut dengan baik dan juga tepat sasaran.

Rival Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019 ini juga menekankan agar tak ada yang melakukan mark up terhadap anggaran dana tersebut.

"Hati-hati penggunaan ini. Tapi saya yakin Pak Menhan ini kalau urusan anggaran detil, berkali-kali dengan saya hampir hapal di luar kepala. Ini pak di sini pak, aman urusan Rp 127 triliun ini," ucap Jokowi.

"Harus efisien, bersih, tak boleh ada mark up-mark up lagi dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita," pungkas Jokowi.

(Winda Nelfira)