Menpan-RB: Semua ASN Pemerintah Pusat Wajib Pindah ke Ibu Kota Baru

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menyatakan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di pemerintahan tidak bisa menolak dipindah tugas ke ibu kota baru nantinya.

"Silahkan mundur kalau tidak mau, tidak mau itu ya tidak bisa, itu prinsipnya," ujar Tjahjo Kumolo usai menjadi pembicara best practices kepemerintahan yang baik dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) di Kalsel, di Hotel Area Barito, Banjarmasin, Jumat (7/2/2020).

Namun demikian, keputusan tersebut tetap ada pengecualian, bagi ASN yang sudah masuk pensiun atau sudah sakit-sakitan, tentunya ada pertimbangan untuk hal tersebut.

"Kalau tidak seperti itu, ya tidak bisa, sebab ASN itu harus siap ditempatkan di mana saja," tutur Tjahjo.

Sebab, kata dia, negara sudah memberikan pendidikan kepadanya dengan biaya yang tidak sedikit, hingga keahliannya atau kemampuannya harus dicurahkannya demi negara.

"Tidak bisa mau enak-enak saja di Jakarta," ujar Tjahjo seperti dilansir dari Antara.

Tjahjo mengatakan, berdasarkan arahan Jokowi, pemindahan ibu kota negara yang baru nanti di wilayah Kalimantan Timur bakal dilakukan sekaligus, termasuk ASN.

"Tapi kan ini masih lama, sekitar tahun 2024 nanti, tapi kita juga sudah bersiap," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Tjahjo mengatakan, pihaknya kini tengah menginventarisir berapa banyak ASN pusat yang pada 2023 dan 2024 akan memasuki pensiun.

"Karena ini harus diisi, mengisinya bisa dengan ASN baru atau dari outsourcing atau dari pegawai daerah," ujarnya.

Menurutnya, kebijakan pemindahan ibu kota telah disiapkan dengan matang dan kajian yang kuat. Selain itu, ibu kota baru nantinya akan dilengkapi dengan sistem dan teknologi canggih.

Karena itu dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. "Jadi kota baru ini akan berkelas dunia, yang bisa juga menyerap investasi," kata dia.