Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui persoalan data menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan sosial, khususnya bansos sembako. Dia mencontohkan pembagian di wilayah DKI Jakarta.
Ada warga yang menerima bansos sembako Kemensos, padahal yang bersangkutan juga menerima bansos sembako dari pemprov.
"Memang di lapangan itu hampir di belasan titik yang terjadi adalah banyak sekali atau hampir semua yang menerima bantuan sembako Kemensos ini ternyata sudah menerima bansos sembako dari Pemprov DKI," kata Mensos, dalam rapat dengan Komisi VIII, Rabu (6/5/2020).
Advertisement
Dia menjelaskan, sesungguhnya sudah ada kesepakatan dengan Gubernur DKI Jakarta, bantuan Kemensos ditujukan untuk penerima manfaat yang tidak mendapatkan bansosdari pemprov.
Awalnya, Pemprov DKI meminta pemerintah pusat untuk meng-cover bansos untuk penduduk yang tak mendapat bantuan dari mereka.
"Artinya apa? Mereka tidak melayani atau tidak akan memberikan data yang sama antara penerima bansos DKI dengan bantuan sembako Kemensos,” ujar Mensos.
Namun, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Pemerintah pusat menemukan carut marut data penerima bansos tersebut.
"Tetapi yang terjadi di lapangan ternyata datanya sama persis. Ini kami temui tidak di satu dua titik tapi di belasan titik. Saya sendiri dialog dengan RT/RW di lapangan bahkan dengan warga," jelas Mensos.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Solusi
Sebagai solusi, Mensos meminta kepada petugas di lapangan agar jangan terlalu kaku dengan data yang mereka pegang.
"Menyampaikan kepada mereka agar tidak terlalu ribut terhadap data. Saya menginstruksikan agar bantuan-bantuan tersebut apabila saat diantar kepada warga ditanyakan saja apabila tetangganya yang belum menerima bantuan apapun dari manapun apakah boleh dibagi sedikit dan hampir semua warga yang saya tanyakan menyanggupinya," ujar Mensos.
Reporter: Wilfridus Setu Embu
Sumber: Merdeka
Advertisement