Fadjroel Sebut Pemerintah Sudah Punya Cara Antisipasi Gelombang Kedua Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) Fadjroel Rachman, mengatakan, fasilitas dalam pengananan Covid-19 di Tanah Air sudah memiliki kemajuan. Hal itu juga bisa sebagai bekal pemerintah apabila gelombang kedua corona terjadi di Indonesia.

"Pemerintah paling tidak dengan terus menerus tetap menyiapkan progres, rumah sakit rujukan makin meningkat, laboratorium Covidnya sudah 220 kemudian uji spesimennya terus meningkat, mungkin nanti 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 itu makin meningkat progresnya," kata Fadjroel saat live IG bersama merdeka.com, Kamis (25/6/2020).

Pemerintah, kata Fadjroel, selalu memegang prinsip epidemiologis sebagai ukuran menangani corona. Yaitu dengan cara tracing, testing dan treatment.

Gugus tugas nasional, lanjut dia, juga sudah menyelesaikan satu integrasi data terpadu yaitu aplikasi Bersatu Lawan Covid (BLC). Sehingga, semua data dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota, provinsi, kecamatan, puskesmas hingga laboratorium.

"Semuanya masuk tunggal dalam satu data di Gugus Tugas, jadi information leadership itu betul-betul sekarang diupayakan sehingga terintegrasi dan semua orang bisa melihat setiap saat melalui BLC," ucapnya.

Dia bilang, pemerintah juga melakukan komunikasi menggunakan model pentahelix. Menurut Fadjroel, dalam komunikasi krisis masalah yang kerap dihadapi ialah ketidakpastian data, ketidakpastian regulasi dan ketidakpastian kebijakan.

"Tapi insya Allah gelombang kedua Covid-19 ini kalau kita melihat proses yang sekarang terjadi, tampaknya kesiapan yang diberikan pemerintah bisa mengatasi sehingga tidak muncul gelombang kedua," tuturnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Fadjroel menambahkan, pemerintah menolak cara herd immunity bila gelombang kedua corona muncul. Sebab, pemerintah tidak ingin masyarakat diabaikan dalam menghadapi corona.

"Lalu herd imunity, biarin aja siapa yang kuat dia hidup, siapa yang tidak kuat dia meninggal, dan pemerintah tidak mau, karena pesan konstitusi jelas melindungi bangsa Indonesia, karena itu herd immunity itu diabaikan," pungkasnya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com